Jakarta,- 22 Juli 2025 Riza Chalid, pengusaha minyak yang selama ini dikenal sebagai “saudagar minyak”, kembali menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkannya sebagai tersangka utama dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina periode 2018–2023, dengan total dugaan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.

Namun, laporan eksklusif yang dihimpun oleh Counterpart Whitewood Center di Malaysia dan Singapura — bagian dari jaringan investigatif Paijo Parikesit — mengungkap fakta-fakta yang jauh lebih kompleks: upaya pelarian, negosiasi penyelamatan hukum, dan lobi politik di level tertinggi.

Perlindungan Diam-diam di Johor Bahru

Investigasi lapangan mengonfirmasi bahwa Riza Chalid telah menetap secara permanen sejak delapan bulan lalu di kawasan elit Medini Residences 01, tidak jauh dari Legoland, Johor Bahru, Malaysia. Aktivitasnya juga terlacak di zona bisnis DayOne Nusajaya Tech Park, tepatnya di Jalan Teknologi Perintis No. 3, Taman Teknologi Nusajaya, Iskandar Puteri, Johor Darul Ta’zim.

Sumber-sumber kami dari Counterpart Whitewood Center di Malaysia menyebutkan bahwa Riza beroperasi dengan identitas perlindungan terbatas, berkoordinasi melalui jaringan bisnis dan hukum lintas negara yang memiliki koneksi politik kuat di Indonesia.

Pertemuan Tertutup di Singapura

Pada 2 Juli 2025, Riza Chalid dilaporkan melakukan dua kali pertemuan rahasia di Singapura. Ia ditemani oleh Fadel A Rafiq, tokoh partai besar yang dikenal punya kedekatan dengan lingkaran Presiden Prabowo Subianto, serta seorang pejabat tinggi dari lembaga penegak hukum Indonesia.
Pertemuan pertama berlangsung di One Raffles Place Tower 1, #56-00, 1 Raffles Place, kemudian dilanjutkan di Kim Seng Promenade, #15-01, Singapore 237994.

Agenda utama dari pertemuan tersebut adalah negosiasi terkait rencana pengampunan terbatas kepada koruptor yang bersedia mengembalikan hasil kejahatannya kepada negara, sebagaimana wacana yang disebut-sebut akan menjadi program awal pemerintahan Presiden Prabowo.

Transaksi Gagal, Tekanan Politik Dimulai

Riza Chalid diminta mengembalikan dana sebesar USD 149 juta ke rekening yang telah disepakati, dengan imbalan agar namanya tidak diumumkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Namun hingga tenggat waktu 6 Juli 2025, dana tersebut tidak ditransfer.

Sebaliknya, Riza hanya menawarkan USD 50 juta, dengan dalih bahwa dirinya selama ini telah mendistribusikan dana ke hampir seluruh elite politik lintas partai, pejabat tinggi negara, serta petinggi aparat keamanan dan hukum.
Melalui penghubungnya, Rafik, Riza bahkan menyampaikan tuntutan ekstrem: agar Jaksa Agung dicopot dan diganti dengan Jaksa Agung Muda pilihannya. Jampidsus juga diminta dicopot. Jika tidak, ia mengancam akan membuka semua data aliran dana ilegal ke publik.

Ancaman Gempa Politik

Ancaman dari Riza bukan omong kosong. Counterpart Whitewood Center menerima informasi bahwa Riza menyimpan dokumen-dokumen dan rekaman yang dapat membongkar seluruh jejaring korupsi elite nasional, termasuk aliran dana ke partai-partai besar, aktor hukum, hingga penyelenggara pemilu.

Dampaknya bisa sangat besar. Bila benar data itu diungkap, bukan hanya kasus ini yang akan mengguncang, tapi bisa memicu krisis legitimasi politik nasional.

Isyarat dari Istana

Dalam pidatonya di Kongres Nasional PSI, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan yang dinilai sebagai respons atas situasi ini. Ia mengatakan:

“Koruptor membiayai demo-demo besar. Mereka ingin Indonesia gelap, penuh kekacauan, agar mereka bisa selamat dari hukum.”

Sumber internal menyebut bahwa pernyataan itu diarahkan pada sejumlah figur yang kini terlibat dalam lobi politik bawah tanah, termasuk Riza Chalid, yang disebut-sebut menjadi donatur utama bagi jaringan aksi-aksi politik yang mengancam stabilitas pemerintah.

Hukum vs Kekuasaan

Kasus Riza Chalid kini bukan lagi soal korupsi teknis, tapi telah menjadi pertempuran antara supremasi hukum dan kekuatan politik tertutup. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil kini dihadapkan pada ujian integritas paling serius dalam dua dekade terakhir.

Jika hukum tegak lurus, skandal ini bisa jadi momen bersih-bersih terbesar dalam sejarah migas nasional. Namun jika dibiarkan berlalu atau dinegosiasikan di balik layar, maka kepercayaan publik terhadap keadilan dan kepemimpinan nasional akan runtuh. (Narsum Habibi/Ok)

TULUNGAGUNG,- Ketua LPKP2HI (Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah,dan Pemantau Hukum Indonesia) Sugeng Sutrisno Ketika Ditemui di Sekretariatnya di Gang Perdana, Pacitan, Lk 03 RT 03/01 Ngunut Tulungagung paska pelaksanaan pelantikan 17 pejabat eselon pratama oleh bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo di pendopo kongasarum kusumaning bongso  pagi, Rabu,16 Juli 2025,sebagai langkah tepat tetapi kontroversial.

Keberadaan satu nama eks pejabat luar kota yang merupakan nama yang asing dan merupakan kejutan,muncul nama yang sedang merangkap jabatan secara definitif dan Plt di tempat sebelumnya,hal ini menjadi perhatian khusus dari Ketua PP LPKP2HI.

” Dalam mutasi,rotasi jabatan sesuai jenjang dan berdasarkan uji kompetensi beberapa waktu lalu di Surabaya adalah wajar, biar Tulungagung memiliki pejabat struktural dan fungsional yang tepat, artinya pas dalam memilih orang dan sesuai capability, the Right man on the Right place, dan tidak meninggal kan asas keterbukaan,serta tidak tercium aroma nepotisme “,paparnya.

Ketika menjelaskan kepada media, Rabu, 16/07/25, Sugeng Sutrisno mengingatkan agar pemerintah kabupaten Tulungagung berhenti dalam melakukan kebijakan dan langkah yang kurang sejalan dengan motto Tulungagung Guyup Rukun, dan selalu memantik perhatian publik,dan menuai polemik.

” Saya sebagai masyarakat asli Tulungagung trenyuh sekaligus miris selama pemerintahan yang baru dilantik beberapa bulan lalu selalu mendapatkan kritikan, hujatan, setiap kali mengambil langkah dan kebijakannya, flashback acara Sambang deso bagikan BLT DD ditengah isu efisiensi anggaran, isu perpecahan kongsi pasangan, dan akhir akhir ini Viral seorang wanita netizen berbicara kritis di medsos, dengan lantang, berbicara tentang ketimpangan dan kinerja, Ada apa dengan Tulungagung?.

Adanya dugaan nepotisme dan kolusi, yang tercium ditengah pelantikan jabatan eselon pratama , Sugeng Sutrisno atau akrab dipanggil Sugeng Tatto, merasa miris terhadap polemik yang ditimbulkan, kapan pemerintah hasil pilkada ini bekerja jika tetap muncul masalah dan isu negatif.

” Keputusan yang urgen harus berproses dan memperhatikan dampak, munculnya dugaan rangkap jabatan, munculnya pejabat luar kota yang menduduki fungsional anggaran, ini jelas memantik polemik dan kontroversi, menurut saya sebagai orang asli Tulungagung, Janganlah begitu, meskipun itu hak prerogatif kepala daerah melalui panitia seleksi ” Pintanya dengan suara khas seraknya.(Huri)

TULUNGAGUNG .Penyaluran BLT Dana Desa bulan April – Juni tahun 2025.

Dengan kegiatan Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ( BLT DD ) tahun 2025

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Desa Pojok Kecamatan campurdarat kabupaten Tulungagung melakukan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Bulan April s/d Juni tahun 2025 sebanyak 31 (Tiga puluh satu) KPM (keluarga penerima manfaat).Rabu, (09/07/25).

Diharapkan kepada Warga Masyarakat penerima manfaat agar memaksimalkan penggunaan bantuan tersebut untuk kebutuhan pokok seperti membeli bahan makanan sembako dan sebagainya sesuai kebutuhan. Kegiatan ini dilaksakan di Balai Desa desa Pojok yang dimulai pukul 10.30 WIB s/d Selesai. BLT DD bulan April – Juni Tahun 2025 telah disalurkan oleh Pemerintah Desa Pojok kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat), setiap KPM menerima bantuan masing masing sebesar Rp 300.000,- setiap bulannya Proses penyaluran BLT DD berlangsung dengan tertib dan kegiatan berjalan dengan lancar,

Melalui BLT-DD, pemerintah mengalokasikan dana untuk membantu warga desa dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Kegiatan penyaluran BLT-DD ini bertujuan untuk mendukung masyarakat kurang mampu secara finansial, Program ini telah menjadi salah satu langkah konkrit pemerintah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat seperti yang dituturkan Ismiati selaku kepala desa, ” BLT DD akan membantu masyarakat kurang mampu, dan bantuan financial ini adalah langkah kongkrit untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat ” Jelasnya.

Rusminah selaku salah satu KPM merasa amat senang atas bantuan dari pemerintah ini, dalam kondisi sebagai janda yang harus menanggung hidupnya sendiri, ” Saya merasa senang dan berterima kasih atas perhatian dari Bu Kades,, melalui bantuan ini saya bisa menyambung kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari hari ” , tuturnya. (Hur)