Jakarta,- Ada satu nama yang muncul di sudut-sudut perbincangan sejarah politik Indonesia yang selalu bersinar di setiap rezim pemerintahan, beliau adalah Ridwan Hisjam. Beliau Bukan sejarawan kampus, bukan pula dosen yang menulis buku tebal dengan catatan kaki berjejer. Dia adalah praktisi—tokoh senior Partai Golkar yang pernah menulis Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar dan mengamati dinamika kekuasaan dari dekat, terlalu dekat mungkin.

Dari sudut pandangnya yang unik itu, Ridwan Hisjam melemparkan sebuah argumen yang menyadarkan kita bahwa Soeharto adalah anak emas Soekarno.

Bukan dalam arti biologis, tentu saja. Tapi dalam logika sejarah yang lebih dalam—yang melihat kontinuitas di balik perpecahan, pewarisan di balik konflik, dan pengabdian di balik pengkhianatan yang diduga.

Luka yang Sama, Obat yang Berbeda

Bayangkan Indonesia 1945. Soekarno baru saja memproklamasikan kemerdekaan dengan tekad baja, tapi tentara Jepang masih berkeliaran dengan senjata lengkap. Di Kotabaru, seorang letnan muda bernama Soeharto bergerak. Bukan karena perintah pusat—Jakarta sendiri masih kacau—butuh nyali sendiri untuk melucuti senjata penjajah yang kalah perang tapi belum kalah tenaga.

Ridwan Hisjam melihat momen ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah pertemuan pertama antara visi Soekarno dan eksekusi Soeharto. Sang proklamator menyiapkan panggung; sang komandan lapangan memastikan panggung itu tidak roboh sebelum pertunjukan dimulai.

Empat tahun kemudian, ketika Belanda kembali dengan Agresi Militer II, Soekarno sudah ditangkap dan dibuang ke Bangka. Pemerintahan darurat bersembunyi di hutan. Yogyakarta, ibu kota republik, jatuh ke tangan musuh. Siapa yang berani menyerang? Bukan jenderal-jenderal senior yang sibuk berunding. Seorang Letnan Kolonel bernama Soeharto memimpin Brigade X menyerbu Yogya pada 1 Maret 1949. Enam jam. Hanya enam jam kota itu dikuasai. Tapi cukup untuk membuktikan: republik ini belum mati.

Soekarno di pengasingan pasti mendengar kabar itu. Apa yang terlintas di benaknya? Kagum? Lega? Atau bibit pengakuan bahwa ada orang yang bisa mewujudkan retorika revolusinya dengan darah dan keringat?

Saat Soekarno Memilih Soeharto

Tahun 1962. Soekarno sudah menjadi figur dunia, tapi satu luka masih terbuka: Irian Barat. Belanda masih bertahan di ujung timur negeri ini. Soekarno butuh seseorang yang bisa menyelesaikan apa yang tidak tuntas sejak 1945.

Dia memilih Soeharto. Bukan jenderal lain. Bukan Nasution yang lebih senior, atau Yani yang lebih dekat dengan istana. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk memimpin Komando Mandala.

Ridwan Hisjam menekankan momen ini dengan tajam. Ini bukan sekadar penunjukan administratif. Ini adalah serah terima mandat. Soekarno, yang selalu berbicara tentang “sabang sampai merauke”, menemukan eksekutornya. Seseorang yang tidak hanya mengerti retorika, tapi mau turun ke lapangan—ke hutan Papua, ke kapal-kapal infiltrasi, ke medan yang belum dipetakan.

Operasi Mandala berakhir dengan kemenangan diplomasi di New York, bukan di medan tempur. Tapi bagi Ridwan Hisjam, yang penting adalah bagaimana Soekarno mempercayai Soeharto untuk menutup chapter terakhir revolusi.

Kostrad dan Janji yang Terlupakan

1963. Soeharto menjadi Panglima pertama Kostrad—kekuatan cadangan strategis yang dibentuk untuk menghadapi ancaman serius. Di mata Ridwan Hisjam, ini adalah modernisasi mimpi Soekarno tentang militer nasional. Bukan lagi gerilya hutan, tapi pasukan profesional yang siap tempur kapan saja.

Tapi ada yang lebih dalam. Kostrad adalah kekuatan di luar struktur biasa. Soeharto membangunnya dengan cermat, hampir diam-diam. Dia mengumpulkan loyalitas, mengidentifikasi talenta, menyiapkan infrastruktur kekuasaan. Apakah Soekarno menyadari bahwa dengan memberi Soeharto Kostrad, dia juga memberinya fondasi untuk masa depan yang tidak terduga?

Mungkin Soekarno melihat kemampuan. Mungkin dia melihat kesetiaan. Yang pasti, dia tidak melihat bahwa dua tahun kemudian, kesetiaan itu akan diuji dalam api yang membara.

Malam Panjang 1965 dan Pilihan yang Membelah

Ini bagian paling berat dalam argumen Ridwan Hisjam.

1 Oktober 1965. G30S meledak. Enam jenderal diculik dan dibunuh. Jakarta kacau. Soekarno—yang berada di Halim—terjebak dalam spiral kekacauan. Siapa yang mengambil alih?

Soeharto. Tidak menunggu perintah. Tidak meminta izin. Dia melihat kekosongan, lalu mengisinya.

Ridwan Hisjam tidak menggunakan kata “kudeta”. Dia menggunakan kata “pengambilalihan kendali”—seolah ini adalah tindakan preventif, bukan ofensif. Dalam logikanya, Soeharto menyelamatkan negara dari jurang perang saudara. PKI dan lawan-lawannya sudah saling ancam; tanpa intervensi tegas, Indonesia bisa hancur seperti Yugoslavia tahun-tahun kemudian.

Tapi yang lebih penting bagi Ridwan Hisjam adalah Supersemar, 11 Maret 1966. Surat perintah yang memberi Soeharto wewenang penuh atas keamanan. Bagi banyak orang, ini adalah surat pengunduran diri Soekarno yang terhormat. Bagi yang lain, ini adalah dokumen hasil tekanan, bahkan pemaksaan.

Ridwan Hisjam melihatnya berbeda. Dia melihat pengakuan. Soekarno, dalam keadaan terdesak dan mungkin bingung, menyerahkan estafet kepada satu-satunya orang yang dia anggap mampu: anak masnya. Bukan karena Soeharto menginginkannya, tapi karena tidak ada pilihan lain yang masuk akal.

Apakah ini benar? Atau ini hanya narasi belakangan untuk membersihkan noda? Sejarah tidak pernah memberi jawaban pasti. Tapi yang jelas, Soeharto tidak menolak. Dia menerima, lalu bertindak.

Dwifungsi, Warisan yang Diteruskan atau Dikhianati?

1968-1973. Soeharto resmi menjadi Panglima ABRI, kemudian Presiden. Konsep Dwifungsi diluncurkan—militer tidak hanya alat pertahanan, tapi juga alat politik. ABRI masuk ke desa-desa, ke birokrasi, ke parlemen.

Kritik terhadap Dwifungsi keras dan berkepanjangan. Ini adalah militerisasi masyarakat sipil. Ini adalah penghianatan terhadap demokrasi. Ini adalah akar segala korupsi Orde Baru.

Tapi Ridwan Hisjam, dengan lugasnya yang khas, menawarkan bacaan alternatif. Baginya, Dwifungsi adalah evolusi peran pejuang . Soekarno selalu menginginkan rakyat dan militer bersatu—lihat saja “Nasakom”-nya. Soeharto hanya mewujudkannya dengan cara yang berbeda: melalui stabilitas, bukan revolusi; melalui pembangunan, bukan retorika.

Apakah ini pembenaran? Mungkin. Tapi ada benarnya juga. Soekarno dan Soeharto sama-sama percaya bahwa bangsa ini butuh kekuatan terpadu untuk bangkit dari kemiskinan. Bedanya, Soekarno percaya pada massa dan semangat; Soeharto percaya pada disiplin dan struktur.

Siapa yang benar? Sejarah memberi jawaban berbeda untuk generasi berbeda.

Apa Artinya “Anak Emas” Sekarang?

Ridwan Hisjam menulis bukunya tentang Golkar di era reformasi—ketika partai itu berusaha mencari identitas baru setelah kejatuhan Soeharto. Mungkin teori “anak mas” ini adalah upayanya untuk memberi legitimasi historis pada sebuah tradisi: bahwa Golkar, dan rezim yang dilahirkannya, bukan monster yang muncul dari ketiadaan, melainkan produk dari perjuangan kemerdekaan itu sendiri.

Apakah kita setuju? Itu terserah.

Yang pasti, label “anak emas” mengingatkan kita bahwa sejarah adalah relasi —antar individu, antar generasi, antar mimpi dan realitas. Soeharto mungkin benar-benar melihat dirinya sebagai pewaris Soekarno. Atau mungkin itu hanya alasan yang dibuat-buat untuk menutupi ambisi pribadi. Yang jelas, narasi ini pernah diyakini, diperjuangkan, dan dijadikan fondasi untuk 32 tahun kekuasaan.

Kini, ketika generasi baru Indonesia menatap masa depan, mungkin yang terpenting bukan memutuskan siapa benar antara Soekarno dan Soeharto. Tapi memahami bahwa keduanya—dan para “anak mas” mereka yang tidak terhitung jumlahnya—telah membentuk negeri ini dengan cara yang tidak bisa dibatalkan, hanya bisa dipahami.

Dengan segala keraguan, kegelisahan, dan penolakan yang pantas disertakan.

Penulis : H. Ridwan Hisjam

Jakarta,-Indonesia kembali menghadapi ujian demokrasi dan ketahanan ekonomi seiring gelombang demonstrasi massal yang menyebar di berbagai wilayah, termasuk ibu kota Jakarta. Aksi unjuk rasa yang dipicu berbagai tuntutan sosial-ekonomi ini terjadi dalam intensitas mengkhawatirkan, dengan tiga titik demo hanya di Jakarta Pusat hari ini saja. Situasi ini memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi yang sedang berjuang pulih pasca pandemi dan tantangan global, menciptakan badai ketidakpastian yang menggerus sendi-sendi perekonomian nasional.

Gelombang demonstrasi yang menyebar di 8 kota besar menjadi puncak kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Tiga belas tuntutan mahasiswa mencakup penolakan kenaikan PPN 12%, kelangkaan elpiji 3 kg, efisiensi anggaran yang memicu PHK, hingga ketidakjelasan tunjangan dosen. Tagar IndonesiaGelap menjadi simbol kegelapan masa depan generasi muda di tengah ketidakpastian ekonomi global .

Tekanan ekonomi semakin nyata dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,8% pada sembilan bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, jauh dari target 8% yang dijanjikan. Survei LSI Denny JA mengungkapkan 60,8% responden merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan dibanding tahun sebelumnya. Ancaman resesi semakin nyata setelah Amerika Serikat menerapkan tarif impor 32% untuk produk ekspor Indonesia, yang diprediksi menyebabkan kehilangan 1,2 juta lapangan kerja dan penurunan ekspor Rp105,98 triliun .

Pengamat intelijen dan politik M. Habibi menyoroti reshuffle ini sebagai langkah politik yang calculated dan berbasis pertimbangan intelijen strategis. “Pergantian menteri bukan sekadar respons atas demo, melainkan hasil assessment mendalam dari badan intelijen mengenai kerentanan stabilitas nasional,” ujar Habibi dalam wawancara eksklusif.

Habibi menganalisis, keputusan ini tidak terlepas dari warisan sejarah dimana lembaga intelijen sering menjadi alat kekuasaan sejak era Orde Baru. “BIN memiliki kapasitas untuk memetakan akar masalah ekonomi dan politik yang memicu demonstrasi. Data intelijen menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik tidak hanya disebabkan oleh kinerja menteri pendidikan, tetapi oleh kegagalan kolektif kabinet dalam menangani ekonomi,” tambahnya.

Menurut Habibi, presiden berada pada tekanan untuk menyeimbangkan antara kepentingan politik praktis dan stabilitas jangka panjang. “Pemilihan Brian Yuliarto yang berasal dari kalangan akademisi murni menunjukkan adanya upaya untuk mendamaikan hubungan pemerintah dengan komunitas pendidikan yang sempat retak, sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar,” paparnya.

Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) pada Januari 2025 memberikan gambaran objektif tentang kinerja kabinet. Meskipun Satryo tidak termasuk dalam 10 menteri terburuk, sektor ekonomi yang dikomandani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai gagal mencapai target. Lima indikator penilaian meliputi pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kepemimpinan, tata kelola anggaran, dan komunikasi kebijakan .

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyatakan kegagalan negosiasi dengan AS mengenai tarif impor mencerminkan lemahnya strategi ekonomi luar negeri. “Indonesia kalah dari Vietnam dalam diplomasi ekonomi karena pendekatan yang reaktif dan tidak berbasis kebijakan strategis. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa anjlok ke 4,7-4,8% jika tidak ada perubahan struktural,” tegas Bhima .

Gelombang demonstrasi tidak hanya meninggalkan luka sosial tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan total kerugian infrastruktur pascademonstrasi di ibu kota mencapai Rp 55 miliar, dengan 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan dan 6 halte dibakar . Sektor ritel dan perbelanjaan mengalami penurunan omzet hingga 50% selama demo berlangsung, mengakibatkan gangguan pada rantai pasok dan aktivitas ekonomi harian.

Dampak sistemik terlihat pada melemahnya nilai tukar rupiah ke level Rp 16.500 per dolar AS, level terendah dalam empat pekan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga melemah 1,21% ke level 7.736, mencerminkan sentimen negatif investor terhadap stabilitas politik Indonesia .

Dalam kondisi krisis yang melanda, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan reshuffle kabinet yang bersifat simbolis semata, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang menyentuh akar permasalahan ekonomi. Para pengamat merekomendasikan empat langkah strategis yang terintegrasi, dimulai dengan penunjukan begawan ekonomi yang memiliki kredibilitas tinggi dan rekam jejak teruji dalam mengelola krisis, di mana figur ekonom dengan pengalaman internasional dan pemahaman mendalam tentang ekonomi kerakyatan sangat dibutuhkan untuk merancang strategi yang efektif.

Langkah kedua adalah melakukan reformasi kebijakan proteksionis secara menyeluruh melalui review kebijakan perdagangan dan investasi untuk meningkatkan daya saing global, sebagaimana kesuksesan Vietnam dalam menghindari tarif tinggi AS berkat konsistensi diplomasi dan komitmen investasi. Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian menjadi prasyarat mutlak di mana Menko Perekonomian harus mampu menciptakan sinergi antara kementerian teknis dan lembaga non-kementerian untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Terakhir, transparansi komunikasi publik harus menjadi prioritas untuk mencegah miskomunikasi kebijakan yang memicu gejolak sosial, seperti yang terjadi pada kasus elpiji 3 kg dan kenaikan PPN, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan secara sistematis.

Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah Harvick Hasnul Qolbi asli putra Minang, mantan Wakil Menteri Pertanian era Kabinet Indonesia Maju. Lahir di Jakarta, pada 17 November 1974, Harvick adalah ahli ekonomi yang memahami betul dinamika ekonomi kerakyatan. Latar belakangnya sebagai Bendahara PBNU dan penggagas Nahdlatut Tujjar (kebangkitan ekonomi NU) membuktikan kapasitasnya dalam membangun ekonomi basis.

Pengalamannya membangun Mart NU hingga ke pelosok negeri menunjukkan kemampuan manajerial dan visi ekonomi yang inklusif. Sebagai lulusan teknik industri yang memahami sektor riil, Harvick memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan ekonomi perdesaan dengan industri modern. Keahliannya dalam membangun jaringan ekonomi berbasis komunitas bisa menjadi modal berharga untuk menyusun strategi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.

Reshuffle kabinet harus dipandang sebagai langkah awal untuk restrukturisasi yang lebih besar. Presiden Prabowo perlu berani melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh jajaran kabinet, terutama sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung pemulihan. Masyarakat menunggu langkah konkret yang tidak hanya menenangkan pasar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Sejarah membuktikan bahwa Indonesia mampu melewati krisis dengan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang tepat. Maka dari itu, presiden harus mencari begawan ekonom Indonesia untuk mengembalikan kekuatan ekonomi bangsa. Figur seperti Harvick Hasnul Qolbi yang memiliki rekam jejak di ekonomi kerakyatan dan jaringan NU yang luas patut dipertimbangkan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan membawa Indonesia keluar dari kegelapan menuju cahaya kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. (Ok)

Narsum : Paijo Parikesit, Pengamat Politik dan Intelejen.

Jakarta— Di usia ke-80 Republik Indonesia, gemuruh tuntutan penyegaran kabinet mengeras. Pengamat intelijen dan politik, Paijo Parikesit, secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan *reshuffle* segera.

Bukan sekadar rotasi kursi, melainkan langkah korektif menjawab stagnasi kebijakan dan ketimpangan sosial-ekonomi yang masih membelit.

*Kabinet “Wajah Lama”: Hambatan Kemajuan*

Paijo menyoroti fakta pahit: kabinet masih didominasi wajah lama dengan loyalitas terbelah, termasuk pada mantan Presiden Joko Widodo. Loyalitas politik tanpa energi baru, tegasnya, hanya memperlambat akselerasi visi Prabowo.

“Jika ingin balancing, hadirkan figur meritokratis. Jangan biarkan kabinet jadi ajang bagi-bagi jabatan, “serunya.

Kritik ini bukan isapan jempol. Dalam sidang tahunan (15/8), Ketua DPR Puan Maharani pun secara terbuka menegur kinerja menteri yang dianggap tak sejalan dengan visi presiden, sambil menegaskan fungsi pengawasan DPR.

*Efisiensi yang Mematikan Inovasi*

Kebijakan efisiensi anggaran di kementerian, alih-alih mendorong optimalisasi, justru menciptakan ketidaknyamanan dan kebekuan kreativitas.

Menteri, menurut Paijo, tak leluasa memaksimalkan APBN karena dibelenggu aturan rigid, meski mereka membawa mandat politik dan modal. Padahal, rakyat mustahil meminta menteri mundur.

“Reshuffle adalah instrumen presiden untuk menyelaraskan eksekutif dengan keinginan rakyat,” tegasnya.

*Presiden Diminta Berani, Bukan Berhitung Koalisi*

Momen genting ini menuntut kepemimpinan berani. Paijo mengingatkan Presiden agar tak terjebak kalkulasi politik koalisi.

Stagnasi kebijakan dan kegaduhan internal kabinet butuh penyelesaian konkret, bukan kompromi. Rakyat, di usia 80 RI, tak butuh retorika. Mereka menuntut aksi nyata: harga terjangkau, pendidikan merata, hukum adil, dan lapangan kerja luas.

*Reshuffle: Hadiah Ulang Tahun untuk Rakyat*

Dukungan DPR yang disampaikan Puan Maharani menjadi sinyal kuat: parlemen siap mendorong penyegaran kabinet.

Momentum HUT ke-80 RI harus jadi titik balik. Presiden Prabowo perlu memilih: mempertahankan status quo yang mandek, atau melakukan terobosan dengan membentuk kabinet baru yang segar, kompeten, dan fokus pada kerja nyata.

Salah satu tokoh nasional yang Pantas masyuk kabinet Presiden Prabowo adalah “*Harvick Hasnul qolbi*” menjadi solusi yang tepat untuk masyuk di kabinet Presiden prabowo karena rekam jejaknya yang meritokrasi, sebelumnya menjadi Wamen di kementerian Pertanian di kabinet presiden Jokowi dan bendahara PBNU era Kyai Said Aqil siroj. Sosoknya yang teruji untuk memberikan angin segar di kabinet Prabowo-Gibran menyelesaikan banyak persoalan di negeri ini.

Reshuffle bukan sekadar ganti menteri. Ia adalah ujian komitmen presiden pada cita-cita reformasi dan kesejahteraan rakyat. Jika rakyat terus menunggu tanpa bukti, api ketidakpuasan hanya akan membesar.

Saatnya buktikan: usia 80 RI bukan sekadar angka, melainkan tonggak kebangkitan baru. Segera reshuffle, jangan tunda!. (Ok).