Jakarta,-Indonesia kembali menghadapi ujian demokrasi dan ketahanan ekonomi seiring gelombang demonstrasi massal yang menyebar di berbagai wilayah, termasuk ibu kota Jakarta. Aksi unjuk rasa yang dipicu berbagai tuntutan sosial-ekonomi ini terjadi dalam intensitas mengkhawatirkan, dengan tiga titik demo hanya di Jakarta Pusat hari ini saja. Situasi ini memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi yang sedang berjuang pulih pasca pandemi dan tantangan global, menciptakan badai ketidakpastian yang menggerus sendi-sendi perekonomian nasional.

Gelombang demonstrasi yang menyebar di 8 kota besar menjadi puncak kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Tiga belas tuntutan mahasiswa mencakup penolakan kenaikan PPN 12%, kelangkaan elpiji 3 kg, efisiensi anggaran yang memicu PHK, hingga ketidakjelasan tunjangan dosen. Tagar IndonesiaGelap menjadi simbol kegelapan masa depan generasi muda di tengah ketidakpastian ekonomi global .

Tekanan ekonomi semakin nyata dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,8% pada sembilan bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, jauh dari target 8% yang dijanjikan. Survei LSI Denny JA mengungkapkan 60,8% responden merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan dibanding tahun sebelumnya. Ancaman resesi semakin nyata setelah Amerika Serikat menerapkan tarif impor 32% untuk produk ekspor Indonesia, yang diprediksi menyebabkan kehilangan 1,2 juta lapangan kerja dan penurunan ekspor Rp105,98 triliun .

Pengamat intelijen dan politik M. Habibi menyoroti reshuffle ini sebagai langkah politik yang calculated dan berbasis pertimbangan intelijen strategis. “Pergantian menteri bukan sekadar respons atas demo, melainkan hasil assessment mendalam dari badan intelijen mengenai kerentanan stabilitas nasional,” ujar Habibi dalam wawancara eksklusif.

Habibi menganalisis, keputusan ini tidak terlepas dari warisan sejarah dimana lembaga intelijen sering menjadi alat kekuasaan sejak era Orde Baru. “BIN memiliki kapasitas untuk memetakan akar masalah ekonomi dan politik yang memicu demonstrasi. Data intelijen menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik tidak hanya disebabkan oleh kinerja menteri pendidikan, tetapi oleh kegagalan kolektif kabinet dalam menangani ekonomi,” tambahnya.

Menurut Habibi, presiden berada pada tekanan untuk menyeimbangkan antara kepentingan politik praktis dan stabilitas jangka panjang. “Pemilihan Brian Yuliarto yang berasal dari kalangan akademisi murni menunjukkan adanya upaya untuk mendamaikan hubungan pemerintah dengan komunitas pendidikan yang sempat retak, sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar,” paparnya.

Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) pada Januari 2025 memberikan gambaran objektif tentang kinerja kabinet. Meskipun Satryo tidak termasuk dalam 10 menteri terburuk, sektor ekonomi yang dikomandani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai gagal mencapai target. Lima indikator penilaian meliputi pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kepemimpinan, tata kelola anggaran, dan komunikasi kebijakan .

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyatakan kegagalan negosiasi dengan AS mengenai tarif impor mencerminkan lemahnya strategi ekonomi luar negeri. “Indonesia kalah dari Vietnam dalam diplomasi ekonomi karena pendekatan yang reaktif dan tidak berbasis kebijakan strategis. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa anjlok ke 4,7-4,8% jika tidak ada perubahan struktural,” tegas Bhima .

Gelombang demonstrasi tidak hanya meninggalkan luka sosial tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan total kerugian infrastruktur pascademonstrasi di ibu kota mencapai Rp 55 miliar, dengan 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan dan 6 halte dibakar . Sektor ritel dan perbelanjaan mengalami penurunan omzet hingga 50% selama demo berlangsung, mengakibatkan gangguan pada rantai pasok dan aktivitas ekonomi harian.

Dampak sistemik terlihat pada melemahnya nilai tukar rupiah ke level Rp 16.500 per dolar AS, level terendah dalam empat pekan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga melemah 1,21% ke level 7.736, mencerminkan sentimen negatif investor terhadap stabilitas politik Indonesia .

Dalam kondisi krisis yang melanda, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan reshuffle kabinet yang bersifat simbolis semata, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang menyentuh akar permasalahan ekonomi. Para pengamat merekomendasikan empat langkah strategis yang terintegrasi, dimulai dengan penunjukan begawan ekonomi yang memiliki kredibilitas tinggi dan rekam jejak teruji dalam mengelola krisis, di mana figur ekonom dengan pengalaman internasional dan pemahaman mendalam tentang ekonomi kerakyatan sangat dibutuhkan untuk merancang strategi yang efektif.

Langkah kedua adalah melakukan reformasi kebijakan proteksionis secara menyeluruh melalui review kebijakan perdagangan dan investasi untuk meningkatkan daya saing global, sebagaimana kesuksesan Vietnam dalam menghindari tarif tinggi AS berkat konsistensi diplomasi dan komitmen investasi. Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian menjadi prasyarat mutlak di mana Menko Perekonomian harus mampu menciptakan sinergi antara kementerian teknis dan lembaga non-kementerian untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Terakhir, transparansi komunikasi publik harus menjadi prioritas untuk mencegah miskomunikasi kebijakan yang memicu gejolak sosial, seperti yang terjadi pada kasus elpiji 3 kg dan kenaikan PPN, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan secara sistematis.

Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah Harvick Hasnul Qolbi asli putra Minang, mantan Wakil Menteri Pertanian era Kabinet Indonesia Maju. Lahir di Jakarta, pada 17 November 1974, Harvick adalah ahli ekonomi yang memahami betul dinamika ekonomi kerakyatan. Latar belakangnya sebagai Bendahara PBNU dan penggagas Nahdlatut Tujjar (kebangkitan ekonomi NU) membuktikan kapasitasnya dalam membangun ekonomi basis.

Pengalamannya membangun Mart NU hingga ke pelosok negeri menunjukkan kemampuan manajerial dan visi ekonomi yang inklusif. Sebagai lulusan teknik industri yang memahami sektor riil, Harvick memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan ekonomi perdesaan dengan industri modern. Keahliannya dalam membangun jaringan ekonomi berbasis komunitas bisa menjadi modal berharga untuk menyusun strategi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.

Reshuffle kabinet harus dipandang sebagai langkah awal untuk restrukturisasi yang lebih besar. Presiden Prabowo perlu berani melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh jajaran kabinet, terutama sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung pemulihan. Masyarakat menunggu langkah konkret yang tidak hanya menenangkan pasar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Sejarah membuktikan bahwa Indonesia mampu melewati krisis dengan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang tepat. Maka dari itu, presiden harus mencari begawan ekonom Indonesia untuk mengembalikan kekuatan ekonomi bangsa. Figur seperti Harvick Hasnul Qolbi yang memiliki rekam jejak di ekonomi kerakyatan dan jaringan NU yang luas patut dipertimbangkan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan membawa Indonesia keluar dari kegelapan menuju cahaya kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. (Ok)

Narsum : Paijo Parikesit, Pengamat Politik dan Intelejen.

Jakarta— Di usia ke-80 Republik Indonesia, gemuruh tuntutan penyegaran kabinet mengeras. Pengamat intelijen dan politik, Paijo Parikesit, secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan *reshuffle* segera.

Bukan sekadar rotasi kursi, melainkan langkah korektif menjawab stagnasi kebijakan dan ketimpangan sosial-ekonomi yang masih membelit.

*Kabinet “Wajah Lama”: Hambatan Kemajuan*

Paijo menyoroti fakta pahit: kabinet masih didominasi wajah lama dengan loyalitas terbelah, termasuk pada mantan Presiden Joko Widodo. Loyalitas politik tanpa energi baru, tegasnya, hanya memperlambat akselerasi visi Prabowo.

“Jika ingin balancing, hadirkan figur meritokratis. Jangan biarkan kabinet jadi ajang bagi-bagi jabatan, “serunya.

Kritik ini bukan isapan jempol. Dalam sidang tahunan (15/8), Ketua DPR Puan Maharani pun secara terbuka menegur kinerja menteri yang dianggap tak sejalan dengan visi presiden, sambil menegaskan fungsi pengawasan DPR.

*Efisiensi yang Mematikan Inovasi*

Kebijakan efisiensi anggaran di kementerian, alih-alih mendorong optimalisasi, justru menciptakan ketidaknyamanan dan kebekuan kreativitas.

Menteri, menurut Paijo, tak leluasa memaksimalkan APBN karena dibelenggu aturan rigid, meski mereka membawa mandat politik dan modal. Padahal, rakyat mustahil meminta menteri mundur.

“Reshuffle adalah instrumen presiden untuk menyelaraskan eksekutif dengan keinginan rakyat,” tegasnya.

*Presiden Diminta Berani, Bukan Berhitung Koalisi*

Momen genting ini menuntut kepemimpinan berani. Paijo mengingatkan Presiden agar tak terjebak kalkulasi politik koalisi.

Stagnasi kebijakan dan kegaduhan internal kabinet butuh penyelesaian konkret, bukan kompromi. Rakyat, di usia 80 RI, tak butuh retorika. Mereka menuntut aksi nyata: harga terjangkau, pendidikan merata, hukum adil, dan lapangan kerja luas.

*Reshuffle: Hadiah Ulang Tahun untuk Rakyat*

Dukungan DPR yang disampaikan Puan Maharani menjadi sinyal kuat: parlemen siap mendorong penyegaran kabinet.

Momentum HUT ke-80 RI harus jadi titik balik. Presiden Prabowo perlu memilih: mempertahankan status quo yang mandek, atau melakukan terobosan dengan membentuk kabinet baru yang segar, kompeten, dan fokus pada kerja nyata.

Salah satu tokoh nasional yang Pantas masyuk kabinet Presiden Prabowo adalah “*Harvick Hasnul qolbi*” menjadi solusi yang tepat untuk masyuk di kabinet Presiden prabowo karena rekam jejaknya yang meritokrasi, sebelumnya menjadi Wamen di kementerian Pertanian di kabinet presiden Jokowi dan bendahara PBNU era Kyai Said Aqil siroj. Sosoknya yang teruji untuk memberikan angin segar di kabinet Prabowo-Gibran menyelesaikan banyak persoalan di negeri ini.

Reshuffle bukan sekadar ganti menteri. Ia adalah ujian komitmen presiden pada cita-cita reformasi dan kesejahteraan rakyat. Jika rakyat terus menunggu tanpa bukti, api ketidakpuasan hanya akan membesar.

Saatnya buktikan: usia 80 RI bukan sekadar angka, melainkan tonggak kebangkitan baru. Segera reshuffle, jangan tunda!. (Ok).

Tulungagung – Penggalan kalimat “Its Not End Of History”, kata yang saya pilih untuk menjelaskan perihal hubungan BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Bahwa keduanya merupakan sebuah konsensus luar biasa dari pemerintah yang berkenaan dengan legitimasi lembaga ekonomi desa yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan kesejahteraan masyarakat Desa. Dan semua tahu bahwa lahirnya KDMP akibat peristiwa politik, dalam rangka memenuhi tatanan kebijakan pemerintah untuk revitalisasi dan optimalisasi ekonomi desa.

Semuanya tidak kaget dengan adanya KDMP, yang kemudian akan berkolaborasi dengan BUMDesa. Ini artinya ada kemajuan besar dalam kolaborasi kolaborasi baru di desa. Sebagai masyarakat pada umumnya sangat berharap akan segera ada berita berita bagus akibat kolaborasi keduanya.

Beberapa bulan ini, memang saya menyimak dan mengikuti berbagai perdebatan, kontroversi, ataupun tanggapan atas tegak miringnya kehadiran KDMP yang akan beraksi beberapa bulan lagi (renc Oktober), namun saya terpaksa sering minta maaf kepada para teman teman, bahwasanya tidak tertarik, atau tak tergoda memberikan statement. “Maaf, saya tidak sedang dalam konsen, dan tidak cukup kompeten di bidang ini “. Artinya sikap ini memperesentasikan satu upaya menahan respon terhadap sebuah proses yang masih berlangsung dan tidak ikut ikutan pada hal yang sedang tidak menjadi fokus perhatian.

Pengalaman selama mengabdi di Desa dengan tulus dan kerelaan serta niat berbuat sesuatu agar bermanfaat bagi orang lain melalui BUMDesa cukup menjelaskan, saya masih disini sampai batas negara tidak memerlukan lagi. Di BUMDesa dengan segala sejarahnya, setidak tidaknya telah pada perfoma dan moment terbaiknya. Bagi saya rasanya melegakan dan membanggakan.

Inilah negara dan Desa serta Pemerintah yang sedang membuat takdir sejarah, mempertemukan keduanya dalam kemitraan strategis kedepan demi “tujuan pemeliharan”, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembangunan populis, apapun itu, hal hal yang berkaitan dengan desa adalah atensi prioritas program politik ekonomi pemerintah dari dulu hingga sekarang.

Beruntungnya “peristiwa hebat” ini hadir dalam waktu yang benar yakni “perekonomian global sedang mengalami penurunan (inflasi)”, Akibatnya pertumbuhan ekonomi termasuk di desa lambat, target kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tidak tercapai. Oke khan, kemudian BUMDesa dan KDMP hadir sebagai solusi, dan mendapat peran tugas mulianya, bergerak di lini masa gerakan pembangunan dari desa menuju kemandirian melalui optimasi potensi desa.

Akhirnya, sejarah akan punya ceritanya sendiri, entah karena moment atau tercipta karena kerja keras. Dan bagi saya, negara sedang tidak bereksperiment apalagi coba coba. Mari bekerja dan berkarya untuk desa yang lebih baik. ( hur/red).

Penulis :Joko Ibrahim

Pegiat sosial, aktivis Bumdesa dan SPPG.