Jakarta,- Optimisme dalam politik sering kali dipandang sebagai komoditas murah. Namun, ketika tokoh senior seperti Ridwan Hisjam mengumandangkan bahwa Partai Golkar “solid bergerak dan optimis menang pada Pemilu 2029”, pernyataan tersebut berhenti menjadi sekadar jargon dan berubah menjadi sebuah klaim kekuasaan yang menuntut pengujian kritis. Di tengah peta politik Indonesia yang cair, apakah ini merupakan strategi jangka panjang yang brilian, atau justru sebuah overconfidence yang berbahaya.

Ridwan Hisjam menekankan kata “solid”. Dalam sejarah politik kita, Golkar memang dikenal sebagai “partai teknokrat” dengan mesin organisasi paling rapi. Namun, konstituen harus berani bertanya: Soliditas seperti apa yang sedang dibangun.

Ada perbedaan tajam antara soliditas yang lahir dari kesamaan gagasan dengan soliditas yang dipaksakan oleh disiplin hierarki. Golkar sering kali terlihat stabil di permukaan, namun stabilitas itu terkadang rapuh karena bersifat elitis.

Argumennya adalah, Jika soliditas hanya terjadi di ruang-ruang rapat mewah di Jakarta tanpa resonansi di akar rumput, maka Golkar sebenarnya sedang membangun “menara gading”. Sejalan dengan argumen tersebut, terdapat Tantangan yang nyata, tanpa narasi ideologis yang kuat, partai sebesar Golkar berisiko menjadi sekadar kendaraan bagi kepentingan jangka pendek para elitenya, bukan wadah aspirasi publik.

Optimisme Ridwan Hisjam untuk 2029 akan berbenturan dengan realitas demografis. Pemilu mendatang akan didominasi oleh Gen Z dan Gen Alpha—pemilih yang tidak memiliki ikatan emosional dengan kejayaan masa lalu Golkar.

Bagi anak muda, “pengalaman” sering kali diterjemahkan sebagai “status quo”. Sementara Golkar menjual stabilitas, generasi muda menuntut perubahan radikal terhadap isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, krisis iklim, dan etika kekuasaan.

Jika Golkar hanya menjual memori masa lalu tanpa menawarkan visi masa depan, mereka tidak sedang menyiapkan kemenangan, melainkan sedang merayakan senjakala mereka sendiri.

Golkar harus bertransformasi dari sekadar “partai pemerintah” menjadi “partai solusi”. Soliditas mesin partai tidak akan berarti apa-apa jika gagal menembus algoritma media sosial dan ruang diskusi kritis anak muda.

*Bahaya Narsisme Politik dan Overconfidence*
Pernyataan kemenangan yang dikumandangkan lima tahun sebelum fajar pemungutan suara menyingsing bukan sekadar sebuah optimisme, melainkan sebuah pertaruhan psikologis yang amat berisiko.

Dalam panggung sejarah politik Indonesia, tanahnya telah menjadi kuburan bagi partai-partai besar yang sempat merasa diri mereka terlalu raksasa untuk tumbang. Ketika narsisme politik mulai merayap ke dalam ruang-ruang rapat, terdapat kecenderungan berbahaya di mana partai mulai memandang kekuasaan sebagai sebuah takdir yang pasti, bukan lagi amanah yang harus diperjuangkan dengan peluh setiap harinya.

Bahaya terbesar dari rasa percaya diri yang berlebihan ini adalah terciptanya anestesi bagi militansi kader di tingkat bawah. Saat narasi kemenangan mutlak terus didengungkan dari pusat, sinyal yang tertangkap oleh para penggerak di akar rumput sering kali adalah sebuah undangan untuk bersantai.

Ada risiko sistemik di mana para kader menjadi pasif, terjebak dalam euforia semu, dan merasa tidak lagi perlu mengetuk pintu-pintu rumah rakyat karena menganggap kemenangan sudah berada di dalam genggaman.

Kondisi ini menciptakan kepuasan partai yang mematikan, di mana mesin partai yang terlihat solid di permukaan sebenarnya sedang mengalami pengeroposan semangat di dalamnya.

Lebih jauh lagi, narsisme politik ini sering kali membungkam “detektor realitas” yang seharusnya menjadi kompas organisasi. Dalam lingkungan yang terlalu percaya diri, kritik internal sering kali dianggap sebagai gangguan atau bahkan pengkhianatan terhadap optimisme bersama.

Akibatnya, partai terjebak dalam sebuah bilik gema yang hanya memantulkan laporan-laporan menyenangkan bagi telinga elit, sementara kegelisahan rakyat yang nyata di luar sana gagal terdeteksi.

Tanpa kerendahan hati politik untuk mengakui celah dan kelemahan, Golkar berisiko menjadi buta terhadap dinamika global yang volatil—mulai dari fluktuasi ekonomi yang mencekik daya beli hingga pergeseran geopolitik yang mampu mengubah preferensi pemilih dalam semalam.

Optimisme Ridwan Hisjam, jika tidak dibarengi dengan audit strategi yang jujur dan brutal, akan berubah menjadi delusi yang menjauhkan partai dari denyut nadi konstituennya.

Pemilih hari ini, terutama generasi muda yang sinis terhadap kemapanan, memiliki penciuman yang tajam terhadap keangkuhan politik. Jika Golkar hanya sibuk memuaskan ego internal melalui jargon-jargon kemenangan tanpa benar-benar menyentuh meja makan rakyat, maka mereka sebenarnya sedang membangun sebuah panggung untuk kejatuhan mereka sendiri.

Kemenangan di tahun 2029 hanya bisa diraih jika partai mampu mengonversi rasa percaya diri tersebut menjadi kerja keras yang sunyi, bukan sekadar memamerkan narsisme di atas kertas kerja yang rapuh.

*Politik Tanpa Gimik: Kekuatan atau Kelemahan?*
Pendekatan teknokratis dan gaya politik minim gimik yang selama ini menjadi identitas Golkar merupakan sebuah pedang bermata dua di tengah lanskap politik modern. Di satu sisi, kecenderungan ini mencerminkan kedewasaan sebuah institusi yang lebih mengutamakan substansi kebijakan daripada sekadar mencari panggung populis yang dangkal.

Namun, di era “politik tontonan” (spectacle politics) yang serba cepat, di mana algoritma lebih sering memihak pada narasi emosional daripada tabel data, pendekatan yang terlalu kaku ini berisiko menjadi bumerang.

Publik hari ini tidak lagi cukup hanya disuguhi angka-angka pertumbuhan atau klaim stabilitas ekonomi di atas kertas kerja; mereka membutuhkan simbol yang mewakili kegelisahan, emosi yang menyentuh empati, serta harapan yang dapat mereka bayangkan di meja makan masing-masing.

Jika optimisme Ridwan Hisjam menuju 2029 gagal diterjemahkan ke dalam bahasa rakyat kelas menengah kebawah, maka seluruh kecanggihan teknokratis itu akan tetap terasa dingin, berjarak, dan asing di telinga pemilih.

Persimpangan jalan ini menuntut Golkar untuk tidak sekadar menjadi partai mapan yang nyaman dalam cangkang stabilitasnya, namun perlahan ditinggalkan oleh zaman. Golkar harus berani bertransformasi menjadi partai yang mampu merebut imajinasi publik melalui otokritik yang jujur dan brutal.

Untuk memenangkan hati pemilih 2029, terutama generasi muda yang sinis terhadap kemapanan, Golkar tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional seperti sekadar memadati ruang publik dengan baliho atau memperketat barisan kader dalam seragam kuning.

Solusi fundamentalnya terletak pada kemampuan partai untuk mengawinkan mesin organisasi yang rapi dengan keberpihakan publik yang tulus dan organik. Golkar harus mulai menceritakan datanya melalui kisah-kisah manusiawi, mengubah statistik menjadi solusi konkret bagi pengangguran dan ketimpangan ekonomi, serta memberikan panggung utama bagi kader muda untuk mendefinisikan ulang wajah partai sesuai dengan bahasa zamannya.

Kemenangan di masa depan bukan hanya soal seberapa solid barisan di bawah komando, melainkan seberapa berani partai ini keluar dari tembok kekuasaan untuk mendengar suara-suara yang selama ini terabaikan.

Jalan keluar bagi Golkar adalah dengan menjadi “detektor realitas” yang paling tajam, yang mampu merasakan denyut kegelisahan rakyat sebelum kegelisahan itu berubah menjadi kemarahan politik.

Jika Golkar mampu menyuntikkan jiwa baru yang lebih inklusif dan progresif ke dalam kerangka teknokratisnya, maka nubuat Ridwan Hisjam akan menemukan landasan pacu yang nyata. Namun, jika mereka tetap terjebak dalam narsisme struktural dan menganggap soliditas adalah akhir dari perjuangan, mereka hanya sedang menunggu waktu hingga sejarah mencatat bahwa partai besar roboh bukan karena gempuran lawan, melainkan karena mereka kehilangan jiwa dan gagal menangkap getaran zaman yang terus bergerak maju.

Soliditas tanpa perubahan adalah stagnasi. Optimisme tanpa evaluasi adalah delusi. Jika Golkar mampu mengawinkan mesin partainya yang hebat dengan keberpihakan publik yang tulus, maka nubuat Ridwan Hisjam mungkin akan menjadi kenyataan. Namun jika mereka gagal mendengar, sejarah akan kembali mengajarkan: Partai besar tidak hancur karena serangan luar, mereka roboh karena kehilangan jiwanya.

Konstributor : Habibie

Penulis : Ok

Jakarta,- Ada satu nama yang muncul di sudut-sudut perbincangan sejarah politik Indonesia yang selalu bersinar di setiap rezim pemerintahan, beliau adalah Ridwan Hisjam. Beliau Bukan sejarawan kampus, bukan pula dosen yang menulis buku tebal dengan catatan kaki berjejer. Dia adalah praktisi—tokoh senior Partai Golkar yang pernah menulis Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar dan mengamati dinamika kekuasaan dari dekat, terlalu dekat mungkin.

Dari sudut pandangnya yang unik itu, Ridwan Hisjam melemparkan sebuah argumen yang menyadarkan kita bahwa Soeharto adalah anak emas Soekarno.

Bukan dalam arti biologis, tentu saja. Tapi dalam logika sejarah yang lebih dalam—yang melihat kontinuitas di balik perpecahan, pewarisan di balik konflik, dan pengabdian di balik pengkhianatan yang diduga.

Luka yang Sama, Obat yang Berbeda

Bayangkan Indonesia 1945. Soekarno baru saja memproklamasikan kemerdekaan dengan tekad baja, tapi tentara Jepang masih berkeliaran dengan senjata lengkap. Di Kotabaru, seorang letnan muda bernama Soeharto bergerak. Bukan karena perintah pusat—Jakarta sendiri masih kacau—butuh nyali sendiri untuk melucuti senjata penjajah yang kalah perang tapi belum kalah tenaga.

Ridwan Hisjam melihat momen ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah pertemuan pertama antara visi Soekarno dan eksekusi Soeharto. Sang proklamator menyiapkan panggung; sang komandan lapangan memastikan panggung itu tidak roboh sebelum pertunjukan dimulai.

Empat tahun kemudian, ketika Belanda kembali dengan Agresi Militer II, Soekarno sudah ditangkap dan dibuang ke Bangka. Pemerintahan darurat bersembunyi di hutan. Yogyakarta, ibu kota republik, jatuh ke tangan musuh. Siapa yang berani menyerang? Bukan jenderal-jenderal senior yang sibuk berunding. Seorang Letnan Kolonel bernama Soeharto memimpin Brigade X menyerbu Yogya pada 1 Maret 1949. Enam jam. Hanya enam jam kota itu dikuasai. Tapi cukup untuk membuktikan: republik ini belum mati.

Soekarno di pengasingan pasti mendengar kabar itu. Apa yang terlintas di benaknya? Kagum? Lega? Atau bibit pengakuan bahwa ada orang yang bisa mewujudkan retorika revolusinya dengan darah dan keringat?

Saat Soekarno Memilih Soeharto

Tahun 1962. Soekarno sudah menjadi figur dunia, tapi satu luka masih terbuka: Irian Barat. Belanda masih bertahan di ujung timur negeri ini. Soekarno butuh seseorang yang bisa menyelesaikan apa yang tidak tuntas sejak 1945.

Dia memilih Soeharto. Bukan jenderal lain. Bukan Nasution yang lebih senior, atau Yani yang lebih dekat dengan istana. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk memimpin Komando Mandala.

Ridwan Hisjam menekankan momen ini dengan tajam. Ini bukan sekadar penunjukan administratif. Ini adalah serah terima mandat. Soekarno, yang selalu berbicara tentang “sabang sampai merauke”, menemukan eksekutornya. Seseorang yang tidak hanya mengerti retorika, tapi mau turun ke lapangan—ke hutan Papua, ke kapal-kapal infiltrasi, ke medan yang belum dipetakan.

Operasi Mandala berakhir dengan kemenangan diplomasi di New York, bukan di medan tempur. Tapi bagi Ridwan Hisjam, yang penting adalah bagaimana Soekarno mempercayai Soeharto untuk menutup chapter terakhir revolusi.

Kostrad dan Janji yang Terlupakan

1963. Soeharto menjadi Panglima pertama Kostrad—kekuatan cadangan strategis yang dibentuk untuk menghadapi ancaman serius. Di mata Ridwan Hisjam, ini adalah modernisasi mimpi Soekarno tentang militer nasional. Bukan lagi gerilya hutan, tapi pasukan profesional yang siap tempur kapan saja.

Tapi ada yang lebih dalam. Kostrad adalah kekuatan di luar struktur biasa. Soeharto membangunnya dengan cermat, hampir diam-diam. Dia mengumpulkan loyalitas, mengidentifikasi talenta, menyiapkan infrastruktur kekuasaan. Apakah Soekarno menyadari bahwa dengan memberi Soeharto Kostrad, dia juga memberinya fondasi untuk masa depan yang tidak terduga?

Mungkin Soekarno melihat kemampuan. Mungkin dia melihat kesetiaan. Yang pasti, dia tidak melihat bahwa dua tahun kemudian, kesetiaan itu akan diuji dalam api yang membara.

Malam Panjang 1965 dan Pilihan yang Membelah

Ini bagian paling berat dalam argumen Ridwan Hisjam.

1 Oktober 1965. G30S meledak. Enam jenderal diculik dan dibunuh. Jakarta kacau. Soekarno—yang berada di Halim—terjebak dalam spiral kekacauan. Siapa yang mengambil alih?

Soeharto. Tidak menunggu perintah. Tidak meminta izin. Dia melihat kekosongan, lalu mengisinya.

Ridwan Hisjam tidak menggunakan kata “kudeta”. Dia menggunakan kata “pengambilalihan kendali”—seolah ini adalah tindakan preventif, bukan ofensif. Dalam logikanya, Soeharto menyelamatkan negara dari jurang perang saudara. PKI dan lawan-lawannya sudah saling ancam; tanpa intervensi tegas, Indonesia bisa hancur seperti Yugoslavia tahun-tahun kemudian.

Tapi yang lebih penting bagi Ridwan Hisjam adalah Supersemar, 11 Maret 1966. Surat perintah yang memberi Soeharto wewenang penuh atas keamanan. Bagi banyak orang, ini adalah surat pengunduran diri Soekarno yang terhormat. Bagi yang lain, ini adalah dokumen hasil tekanan, bahkan pemaksaan.

Ridwan Hisjam melihatnya berbeda. Dia melihat pengakuan. Soekarno, dalam keadaan terdesak dan mungkin bingung, menyerahkan estafet kepada satu-satunya orang yang dia anggap mampu: anak masnya. Bukan karena Soeharto menginginkannya, tapi karena tidak ada pilihan lain yang masuk akal.

Apakah ini benar? Atau ini hanya narasi belakangan untuk membersihkan noda? Sejarah tidak pernah memberi jawaban pasti. Tapi yang jelas, Soeharto tidak menolak. Dia menerima, lalu bertindak.

Dwifungsi, Warisan yang Diteruskan atau Dikhianati?

1968-1973. Soeharto resmi menjadi Panglima ABRI, kemudian Presiden. Konsep Dwifungsi diluncurkan—militer tidak hanya alat pertahanan, tapi juga alat politik. ABRI masuk ke desa-desa, ke birokrasi, ke parlemen.

Kritik terhadap Dwifungsi keras dan berkepanjangan. Ini adalah militerisasi masyarakat sipil. Ini adalah penghianatan terhadap demokrasi. Ini adalah akar segala korupsi Orde Baru.

Tapi Ridwan Hisjam, dengan lugasnya yang khas, menawarkan bacaan alternatif. Baginya, Dwifungsi adalah evolusi peran pejuang . Soekarno selalu menginginkan rakyat dan militer bersatu—lihat saja “Nasakom”-nya. Soeharto hanya mewujudkannya dengan cara yang berbeda: melalui stabilitas, bukan revolusi; melalui pembangunan, bukan retorika.

Apakah ini pembenaran? Mungkin. Tapi ada benarnya juga. Soekarno dan Soeharto sama-sama percaya bahwa bangsa ini butuh kekuatan terpadu untuk bangkit dari kemiskinan. Bedanya, Soekarno percaya pada massa dan semangat; Soeharto percaya pada disiplin dan struktur.

Siapa yang benar? Sejarah memberi jawaban berbeda untuk generasi berbeda.

Apa Artinya “Anak Emas” Sekarang?

Ridwan Hisjam menulis bukunya tentang Golkar di era reformasi—ketika partai itu berusaha mencari identitas baru setelah kejatuhan Soeharto. Mungkin teori “anak mas” ini adalah upayanya untuk memberi legitimasi historis pada sebuah tradisi: bahwa Golkar, dan rezim yang dilahirkannya, bukan monster yang muncul dari ketiadaan, melainkan produk dari perjuangan kemerdekaan itu sendiri.

Apakah kita setuju? Itu terserah.

Yang pasti, label “anak emas” mengingatkan kita bahwa sejarah adalah relasi —antar individu, antar generasi, antar mimpi dan realitas. Soeharto mungkin benar-benar melihat dirinya sebagai pewaris Soekarno. Atau mungkin itu hanya alasan yang dibuat-buat untuk menutupi ambisi pribadi. Yang jelas, narasi ini pernah diyakini, diperjuangkan, dan dijadikan fondasi untuk 32 tahun kekuasaan.

Kini, ketika generasi baru Indonesia menatap masa depan, mungkin yang terpenting bukan memutuskan siapa benar antara Soekarno dan Soeharto. Tapi memahami bahwa keduanya—dan para “anak mas” mereka yang tidak terhitung jumlahnya—telah membentuk negeri ini dengan cara yang tidak bisa dibatalkan, hanya bisa dipahami.

Dengan segala keraguan, kegelisahan, dan penolakan yang pantas disertakan.

Penulis : H. Ridwan Hisjam

Jakarta,-Indonesia kembali menghadapi ujian demokrasi dan ketahanan ekonomi seiring gelombang demonstrasi massal yang menyebar di berbagai wilayah, termasuk ibu kota Jakarta. Aksi unjuk rasa yang dipicu berbagai tuntutan sosial-ekonomi ini terjadi dalam intensitas mengkhawatirkan, dengan tiga titik demo hanya di Jakarta Pusat hari ini saja. Situasi ini memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi yang sedang berjuang pulih pasca pandemi dan tantangan global, menciptakan badai ketidakpastian yang menggerus sendi-sendi perekonomian nasional.

Gelombang demonstrasi yang menyebar di 8 kota besar menjadi puncak kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Tiga belas tuntutan mahasiswa mencakup penolakan kenaikan PPN 12%, kelangkaan elpiji 3 kg, efisiensi anggaran yang memicu PHK, hingga ketidakjelasan tunjangan dosen. Tagar IndonesiaGelap menjadi simbol kegelapan masa depan generasi muda di tengah ketidakpastian ekonomi global .

Tekanan ekonomi semakin nyata dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,8% pada sembilan bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, jauh dari target 8% yang dijanjikan. Survei LSI Denny JA mengungkapkan 60,8% responden merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan dibanding tahun sebelumnya. Ancaman resesi semakin nyata setelah Amerika Serikat menerapkan tarif impor 32% untuk produk ekspor Indonesia, yang diprediksi menyebabkan kehilangan 1,2 juta lapangan kerja dan penurunan ekspor Rp105,98 triliun .

Pengamat intelijen dan politik M. Habibi menyoroti reshuffle ini sebagai langkah politik yang calculated dan berbasis pertimbangan intelijen strategis. “Pergantian menteri bukan sekadar respons atas demo, melainkan hasil assessment mendalam dari badan intelijen mengenai kerentanan stabilitas nasional,” ujar Habibi dalam wawancara eksklusif.

Habibi menganalisis, keputusan ini tidak terlepas dari warisan sejarah dimana lembaga intelijen sering menjadi alat kekuasaan sejak era Orde Baru. “BIN memiliki kapasitas untuk memetakan akar masalah ekonomi dan politik yang memicu demonstrasi. Data intelijen menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik tidak hanya disebabkan oleh kinerja menteri pendidikan, tetapi oleh kegagalan kolektif kabinet dalam menangani ekonomi,” tambahnya.

Menurut Habibi, presiden berada pada tekanan untuk menyeimbangkan antara kepentingan politik praktis dan stabilitas jangka panjang. “Pemilihan Brian Yuliarto yang berasal dari kalangan akademisi murni menunjukkan adanya upaya untuk mendamaikan hubungan pemerintah dengan komunitas pendidikan yang sempat retak, sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar,” paparnya.

Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) pada Januari 2025 memberikan gambaran objektif tentang kinerja kabinet. Meskipun Satryo tidak termasuk dalam 10 menteri terburuk, sektor ekonomi yang dikomandani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai gagal mencapai target. Lima indikator penilaian meliputi pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kepemimpinan, tata kelola anggaran, dan komunikasi kebijakan .

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyatakan kegagalan negosiasi dengan AS mengenai tarif impor mencerminkan lemahnya strategi ekonomi luar negeri. “Indonesia kalah dari Vietnam dalam diplomasi ekonomi karena pendekatan yang reaktif dan tidak berbasis kebijakan strategis. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa anjlok ke 4,7-4,8% jika tidak ada perubahan struktural,” tegas Bhima .

Gelombang demonstrasi tidak hanya meninggalkan luka sosial tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan total kerugian infrastruktur pascademonstrasi di ibu kota mencapai Rp 55 miliar, dengan 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan dan 6 halte dibakar . Sektor ritel dan perbelanjaan mengalami penurunan omzet hingga 50% selama demo berlangsung, mengakibatkan gangguan pada rantai pasok dan aktivitas ekonomi harian.

Dampak sistemik terlihat pada melemahnya nilai tukar rupiah ke level Rp 16.500 per dolar AS, level terendah dalam empat pekan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga melemah 1,21% ke level 7.736, mencerminkan sentimen negatif investor terhadap stabilitas politik Indonesia .

Dalam kondisi krisis yang melanda, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan reshuffle kabinet yang bersifat simbolis semata, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang menyentuh akar permasalahan ekonomi. Para pengamat merekomendasikan empat langkah strategis yang terintegrasi, dimulai dengan penunjukan begawan ekonomi yang memiliki kredibilitas tinggi dan rekam jejak teruji dalam mengelola krisis, di mana figur ekonom dengan pengalaman internasional dan pemahaman mendalam tentang ekonomi kerakyatan sangat dibutuhkan untuk merancang strategi yang efektif.

Langkah kedua adalah melakukan reformasi kebijakan proteksionis secara menyeluruh melalui review kebijakan perdagangan dan investasi untuk meningkatkan daya saing global, sebagaimana kesuksesan Vietnam dalam menghindari tarif tinggi AS berkat konsistensi diplomasi dan komitmen investasi. Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian menjadi prasyarat mutlak di mana Menko Perekonomian harus mampu menciptakan sinergi antara kementerian teknis dan lembaga non-kementerian untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Terakhir, transparansi komunikasi publik harus menjadi prioritas untuk mencegah miskomunikasi kebijakan yang memicu gejolak sosial, seperti yang terjadi pada kasus elpiji 3 kg dan kenaikan PPN, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan secara sistematis.

Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah Harvick Hasnul Qolbi asli putra Minang, mantan Wakil Menteri Pertanian era Kabinet Indonesia Maju. Lahir di Jakarta, pada 17 November 1974, Harvick adalah ahli ekonomi yang memahami betul dinamika ekonomi kerakyatan. Latar belakangnya sebagai Bendahara PBNU dan penggagas Nahdlatut Tujjar (kebangkitan ekonomi NU) membuktikan kapasitasnya dalam membangun ekonomi basis.

Pengalamannya membangun Mart NU hingga ke pelosok negeri menunjukkan kemampuan manajerial dan visi ekonomi yang inklusif. Sebagai lulusan teknik industri yang memahami sektor riil, Harvick memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan ekonomi perdesaan dengan industri modern. Keahliannya dalam membangun jaringan ekonomi berbasis komunitas bisa menjadi modal berharga untuk menyusun strategi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.

Reshuffle kabinet harus dipandang sebagai langkah awal untuk restrukturisasi yang lebih besar. Presiden Prabowo perlu berani melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh jajaran kabinet, terutama sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung pemulihan. Masyarakat menunggu langkah konkret yang tidak hanya menenangkan pasar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Sejarah membuktikan bahwa Indonesia mampu melewati krisis dengan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang tepat. Maka dari itu, presiden harus mencari begawan ekonom Indonesia untuk mengembalikan kekuatan ekonomi bangsa. Figur seperti Harvick Hasnul Qolbi yang memiliki rekam jejak di ekonomi kerakyatan dan jaringan NU yang luas patut dipertimbangkan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan membawa Indonesia keluar dari kegelapan menuju cahaya kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. (Ok)