Tulungagung,– Di Bulan Suci Ramadhan Kamis 26 Februari 2026, semangat membangun kemandirian ekonomi masyarakat kembali digaungkan oleh Mochamad Tohar, anggota Fraksi Partai Gerindra Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung. Menegaskan pentingnya memperkuat sektor pertanian dan perikanan sebagai fondasi utama ketahanan pangan sekaligus penopang ekonomi rakyat.

Menurut Tohar, Ramadhan bukan sekadar bulan ibadah, tetapi juga momentum refleksi dan penguatan solidaritas sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan. Kabupaten Tulungagung yang dikenal memiliki potensi lahan pertanian subur serta wilayah perikanan yang produktif, dinilai harus mampu memaksimalkan potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

“Pertanian dan perikanan adalah tulang punggung ekonomi masyarakat kita. Jika sektor ini kuat, maka ketahanan pangan daerah akan terjaga, harga stabil, dan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terlebih di bulan Ramadhan di mana permintaan bahan pangan meningkat,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi B yang membidangi perekonomian dan kesejahteraan rakyat di DPRD Kabupaten Tulungagung, Tohar menilai sinergi antara petani, nelayan, pelaku usaha, dan pemerintah daerah harus diperkuat. Agar bisa mendorong distribusi hasil panen dan tangkapan ikan dapat berjalan lancar tanpa rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga harga tetap terjangkau dan petani maupun nelayan memperoleh keuntungan yang layak.

Lebih lanjut, Tohar juga menyoroti pentingnya program “Sejuta UMKM” yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Program tersebut dinilai strategis untuk mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru, khususnya di sektor perdagangan hasil pertanian dan perikanan.

“Program sejuta UMKM harus benar-benar menyentuh pedagang kecil, termasuk kaki lima. Mereka bisa menjadi ujung tombak pemasaran hasil pertanian dan perikanan lokal. Dengan begitu, perputaran ekonomi terjadi di dalam daerah dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Tohar berharap, selama bulan Ramadhan, para pedagang kecil yang menjual bahan pangan, takjil, hingga olahan hasil perikanan bisa memperoleh peningkatan pendapatan. Kehadiran UMKM yang kuat juga diyakini dapat membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran.

Tohar menambahkan, penguatan sektor pertanian dan perikanan tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga inovasi. Modernisasi alat pertanian, penguatan kelompok tani dan nelayan, akses permodalan, hingga pelatihan manajemen usaha menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

“Ramadhan adalah bulan penuh berkah. Kita berharap kerja keras para petani, nelayan, dan pelaku UMKM mendapat balasan rezeki yang melimpah. Pemerintah daerah juga harus hadir memastikan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil,” tuturnya.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Tohar optimistis Kabupaten Tulungagung mampu menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Ramadhan 2026 sebagai momentum memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

“Semoga di bulan suci ini, hasil pertanian melimpah, tangkapan ikan meningkat, perdagangan ramai, dan masyarakat Tulungagung mendapatkan keberkahan rezeki,” pungkasnya.

Penulis : Ok

Jakarta,– Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti momen buka puasa bersama yang digelar pada Kamis, 26 Februari 2026, di rumah dinas Widya Chandra. Acara tersebut mengundang Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dalam sebuah silaturahmi Ramadhan yang sarat makna kebangsaan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Muzani, turut hadir dan menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut. Momentum berbuka puasa tidak sekadar menjadi ajang melepas dahaga setelah seharian berpuasa, tetapi juga menjadi ruang mempererat tali persaudaraan antar elemen bangsa.

Dalam sambutannya usai berbuka puasa, Ahmad Muzani menekankan pentingnya membangun ukhuwah Islamiyah sekaligus ukhuwah wathaniyah di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali komitmen kebersamaan dan persatuan nasional.

“Ramadhan mengajarkan kita nilai kesabaran, empati, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini harus kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya di hadapan para cendekiawan Muslim yang hadir.

Ahmad Muzani juga mengajak ICMI untuk terus mengambil peran strategis dalam memberikan kontribusi pemikiran, gagasan, serta solusi terhadap berbagai tantangan nasional. Peran kaum intelektual, menurutnya, sangat penting dalam menjaga harmoni sosial serta memperkuat fondasi persatuan Indonesia.

Acara berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Dialog ringan dan diskusi hangat mewarnai kebersamaan sore hingga malam hari tersebut. Para tamu undangan terlihat saling bertukar pandangan mengenai isu-isu kebangsaan, pendidikan, dan pembangunan karakter generasi muda.

Buka bersama ini menjadi simbol bahwa silaturahmi antar tokoh dan organisasi masyarakat tetap menjadi kunci dalam merajut persaudaraan. Di bulan suci Ramadhan, pesan tentang persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa.

Konstributor : Habibie
Penulis : Ok

Tulungagung,- Angin segar bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti kembali berembus setelah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) semakin ditegaskan di daerah. Regulasi ini secara resmi menyederhanakan prosedur izin penelitian agar lebih cepat, efektif, dan tidak berbelit-belit.

Aturan tersebut bertujuan memangkas rantai birokrasi dalam proses pengajuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan data pada instansi atau lembaga pemerintah. Dengan regulasi baru ini, peneliti tidak lagi diwajibkan mengurus rekomendasi izin penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Agus Prijanto Utomo, S.E., menegaskan bahwa pihaknya sudah tidak lagi menerbitkan rekomendasi izin penelitian.

“Untuk rekomendasi izin penelitian mahasiswa, Bakesbangpol sudah tidak mengeluarkan lagi. Cukup izin dari tempat penelitiannya. Itu berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur yang merujuk Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat permohonan penelitian,” tegasnya, Selasa (24/02/2026).

Secara substansi, Permendagri ini menggantikan sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014. Dengan pencabutan tersebut, alur perizinan menjadi lebih sederhana.

Adapun persyaratan utama yang harus dipenuhi pemohon adalah surat pengantar resmi dari lembaga yang menaungi, seperti perguruan tinggi bagi mahasiswa atau institusi resmi bagi peneliti independen. Setelah itu, permohonan dapat langsung diajukan ke instansi atau lembaga pemerintah yang menjadi objek penelitian.

Terobosan ini dinilai membawa dampak signifikan terhadap efisiensi waktu dan biaya. Akademisi yang menyusun jurnal ilmiah, mahasiswa yang mengerjakan skripsi, tesis, maupun disertasi, kini dapat langsung berkoordinasi dengan instansi tujuan tanpa harus melalui proses rekomendasi tambahan.

Langkah penyederhanaan ini juga diharapkan mampu meningkatkan minat penelitian di kalangan masyarakat dan dunia akademik. Dengan birokrasi yang lebih ringkas, objektivitas dan kebebasan akademik dalam melakukan penelitian dapat terjaga tanpa kesan intervensi atau hambatan administratif yang berlebihan.

Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya membangun iklim riset yang kondusif, transparan, dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Di Kabupaten Tulungagung, implementasi aturan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya lebih banyak karya ilmiah yang berkualitas dan berdampak bagi pembangunan daerah maupun nasional.

Konstributor : Eko S
Penulis : Ok