Dalam perbincangan tentang demokrasi di Asia Tenggara, kelompok minoritas sering kali diposisikan semata sebagai objek kebijakan, penerima dampak, atau bahkan sumber persoalan. Jarang sekali mereka dilihat sebagai subjek moral yang mampu menawarkan nilai dan arah bagi kehidupan demokrasi. Namun, pengalaman masyarakat Muslim di Thailand Selatan—khususnya Patani—menunjukkan gambaran yang berbeda. Di tengah status sebagai minoritas dalam negara mayoritas Thai Buddhis, justru muncul inisiatif etis yang relevan bagi praktik demokrasi secara lebih luas.
Salah satu isu utama yang disorot adalah politik uang atau risywah, praktik yang kerap dianggap lumrah dalam kontestasi elektoral di banyak negara berkembang. Dalam perspektif Islam, risywah merupakan perbuatan yang dilarang karena merusak prinsip keadilan dan amanah. Rasulullah SAW mengecam praktik suap dalam urusan publik dan hukum, baik dari pihak pemberi maupun penerima (HR. Abu Dawud). Larangan ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh diperoleh melalui transaksi materi, melainkan melalui kepercayaan dan tanggung jawab moral.

Pandangan ini sejalan dengan teori demokrasi normatif yang menempatkan kebebasan memilih dan kesetaraan politik sebagai fondasi utama. Robert Dahl menyatakan bahwa demokrasi kehilangan maknanya ketika proses politik didominasi oleh ketimpangan sumber daya, termasuk uang (Dahl, 1989). Politik uang menjadikan suara rakyat sebagai komoditas, bukan ekspresi kehendak bebas warga negara. Akibatnya, representasi politik menjadi timpang dan kebijakan publik cenderung melayani kepentingan segelintir elite (UNDP, 2016).
Kesadaran akan persoalan inilah yang mendorong sebagian masyarakat sipil Muslim Patani di Thailand Selatan untuk bersuara. Pada 25 Desember 2025, perwakilan pemuda Patani bersama jaringan komunitas dan kelompok Projek Sama Sama mengajukan surat terbuka kepada pimpinan lembaga keislaman di wilayah selatan Thailand. Surat tersebut meminta adanya kejelasan dan penegasan hukum agama (hukm) terkait praktik jual beli suara dalam konteks pemilu lokal dan nasional yang akan berlangsung pada awal 2026 (Wartani, 2025).
Langkah ini berangkat dari realitas sosial bahwa di tingkat akar rumput masih terdapat perbedaan tafsir. Sebagian masyarakat memandang uang atau barang dari kandidat sebagai sedekah atau bantuan sosial, sementara sebagian lain menilainya sebagai suap politik yang diharamkan. Perbedaan pandangan ini menciptakan kebingungan normatif dan melemahkan sikap kolektif masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi (Wartani, 2025). Dalam kerangka fiqh siyasah, kondisi semacam ini menuntut kejelasan norma demi menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) dan mencegah kerusakan sosial (mafsadah) (Al-Ghazali, 1993).

Dukungan terhadap kampanye etika politik ini juga datang dari para aktivis lokal. Zahri Ishak, salah satu aktivis masyarakat di Patani, menyampaikan melalui media sosial bahwa kampanye menolak risywah mulai menyebar luas dan mendapat respons positif. Ia mengungkap bahwa kesepakatan publik untuk tidak menerima uang pemilu perlu terus diperluas dan dijaga konsistensinya (Zahri, 2025). Pernyataan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa menjaga etika politik adalah tanggung jawab bersama, bukan semata tugas negara atau lembaga resmi.
Menariknya, gerakan ini tidak hanya mengandalkan pendekatan moral tradisional, tetapi juga memanfaatkan ruang digital sebagai arena politik baru. Projek Sama Sama mendorong generasi muda untuk menggunakan media sosial sebagai ruang deliberasi publik: mengumpulkan aspirasi warga, melakukan pemeriksaan fakta atas informasi yang beredar, serta membangun narasi komunitas dari sudut pandang masyarakat sendiri (Projek Sama Sama, 2025). Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya berlangsung di bilik suara, tetapi juga di ruang digital yang dikelola secara sadar dan bertanggung jawab.

Dari sudut pandang etika Islam kontemporer, praktik ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menegaskan bahwa korupsi politik, termasuk suap dalam pemilu, merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik dan bertentangan dengan tujuan utama syariat (maqasid al-shari‘ah), khususnya dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Al-Qaradawi, 1997). Dengan demikian, penolakan terhadap politik uang bukan sekadar idealisme moral, melainkan bagian dari upaya menjaga tatanan sosial yang adil.

Pengalaman Muslim Patani memberikan pelajaran penting bahwa posisi sebagai minoritas tidak identik dengan sikap pasif atau eksklusif. Sebaliknya, melalui pendekatan etika, minoritas justru dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi secara substantif. Ketika suara minoritas digunakan untuk menegaskan nilai kejujuran, amanah, dan martabat politik, demokrasi menemukan kembali maknanya sebagai sarana keadilan sosial, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
Dalam konteks masyarakat multikultural, pelajaran dari Patani relevan melampaui batas geografisnya. Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya ditopang oleh institusi dan hukum, tetapi juga oleh kesadaran moral warga. Ketika minoritas berani berbicara tentang etika, sesungguhnya mereka sedang mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga martabat demokrasi itu sendiri.

Penulis: Husasan Tayeh
Awardee KNB Scholarship – Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII)

Jakarta,- Dalam suasana penuh syukur, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Al Haromain resmi menyandang status sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Penyerahan Surat Keputusan (SK) legalitas dari Kementerian Agama Republik Indonesia berlangsung pada Rabu (29/10/2025), bertempat di Hotel Orchardz Industri, Jakarta Pusat.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag, selaku Kepala Ditjen Bimas Islam. Momentum ini menandai babak baru perjuangan LAZIS Al Haromain dalam mengemban amanah zakat secara nasional. Sedangkan vandel diserahkan langsung oleh Prof. Dr. H. Wariono Abdul Ghafur, Direktur Zakat dan Wakaf

KH. Imam Mawardi Ridlwan, selaku Dewan Pembina Yayasan Persyarikatan Dakwah Al Haromain, menyampaikan doa penuh harapan:

“Saya bersyukur pada Gusti Alloh Ta’ala, karena bertahun-tahun Lazis Al Haromain menjadi Lazis tingkat provinsi dan berjuang untuk menjadi LAZNAS. Semoga dengan SK LAZNAS semakin berkhidmad untuk perjuangan. Selamat untuk Ustadz Yalik, direktur Lazis Al Haromain yang telah kerja keras,” tutur Abah Imam.

Beliau menegaskan bahwa status LAZNAS bukan sekadar legalitas administratif, melainkan amanah besar untuk melayani umat dan pesantren dengan tulus ikhlas. Berharap LAZNAS Al Haromain mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi umat.

“Saya berharap selepas adanya pelegalan cakupan nasional maka semua pihak memberi dukungan atas perjuangan untuk ummat ini,” tutup Abah Imam.

Selain LAZNAS Yayasan Persada Al Haromain, turut menerima SK pada kesempatan yang sama:

1. Laznas Perkumpulan Al Jami’yatul Washliyah
2. Laznas Yayasan Amal Saya Peduli
3. Lazprov Yayasan Harapan Robbani

Penyerahan SK ini menjadi ikhtiar untuk menguatkan sinergi antar lembaga zakat dan wakaf dalam membangun kesejahteraan umat secara nasional. (Ok)

Jakarta,-Indonesia kembali menghadapi ujian demokrasi dan ketahanan ekonomi seiring gelombang demonstrasi massal yang menyebar di berbagai wilayah, termasuk ibu kota Jakarta. Aksi unjuk rasa yang dipicu berbagai tuntutan sosial-ekonomi ini terjadi dalam intensitas mengkhawatirkan, dengan tiga titik demo hanya di Jakarta Pusat hari ini saja. Situasi ini memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi yang sedang berjuang pulih pasca pandemi dan tantangan global, menciptakan badai ketidakpastian yang menggerus sendi-sendi perekonomian nasional.

Gelombang demonstrasi yang menyebar di 8 kota besar menjadi puncak kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Tiga belas tuntutan mahasiswa mencakup penolakan kenaikan PPN 12%, kelangkaan elpiji 3 kg, efisiensi anggaran yang memicu PHK, hingga ketidakjelasan tunjangan dosen. Tagar IndonesiaGelap menjadi simbol kegelapan masa depan generasi muda di tengah ketidakpastian ekonomi global .

Tekanan ekonomi semakin nyata dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,8% pada sembilan bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, jauh dari target 8% yang dijanjikan. Survei LSI Denny JA mengungkapkan 60,8% responden merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan dibanding tahun sebelumnya. Ancaman resesi semakin nyata setelah Amerika Serikat menerapkan tarif impor 32% untuk produk ekspor Indonesia, yang diprediksi menyebabkan kehilangan 1,2 juta lapangan kerja dan penurunan ekspor Rp105,98 triliun .

Pengamat intelijen dan politik M. Habibi menyoroti reshuffle ini sebagai langkah politik yang calculated dan berbasis pertimbangan intelijen strategis. “Pergantian menteri bukan sekadar respons atas demo, melainkan hasil assessment mendalam dari badan intelijen mengenai kerentanan stabilitas nasional,” ujar Habibi dalam wawancara eksklusif.

Habibi menganalisis, keputusan ini tidak terlepas dari warisan sejarah dimana lembaga intelijen sering menjadi alat kekuasaan sejak era Orde Baru. “BIN memiliki kapasitas untuk memetakan akar masalah ekonomi dan politik yang memicu demonstrasi. Data intelijen menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik tidak hanya disebabkan oleh kinerja menteri pendidikan, tetapi oleh kegagalan kolektif kabinet dalam menangani ekonomi,” tambahnya.

Menurut Habibi, presiden berada pada tekanan untuk menyeimbangkan antara kepentingan politik praktis dan stabilitas jangka panjang. “Pemilihan Brian Yuliarto yang berasal dari kalangan akademisi murni menunjukkan adanya upaya untuk mendamaikan hubungan pemerintah dengan komunitas pendidikan yang sempat retak, sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar,” paparnya.

Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) pada Januari 2025 memberikan gambaran objektif tentang kinerja kabinet. Meskipun Satryo tidak termasuk dalam 10 menteri terburuk, sektor ekonomi yang dikomandani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai gagal mencapai target. Lima indikator penilaian meliputi pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kepemimpinan, tata kelola anggaran, dan komunikasi kebijakan .

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyatakan kegagalan negosiasi dengan AS mengenai tarif impor mencerminkan lemahnya strategi ekonomi luar negeri. “Indonesia kalah dari Vietnam dalam diplomasi ekonomi karena pendekatan yang reaktif dan tidak berbasis kebijakan strategis. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa anjlok ke 4,7-4,8% jika tidak ada perubahan struktural,” tegas Bhima .

Gelombang demonstrasi tidak hanya meninggalkan luka sosial tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan total kerugian infrastruktur pascademonstrasi di ibu kota mencapai Rp 55 miliar, dengan 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan dan 6 halte dibakar . Sektor ritel dan perbelanjaan mengalami penurunan omzet hingga 50% selama demo berlangsung, mengakibatkan gangguan pada rantai pasok dan aktivitas ekonomi harian.

Dampak sistemik terlihat pada melemahnya nilai tukar rupiah ke level Rp 16.500 per dolar AS, level terendah dalam empat pekan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga melemah 1,21% ke level 7.736, mencerminkan sentimen negatif investor terhadap stabilitas politik Indonesia .

Dalam kondisi krisis yang melanda, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan reshuffle kabinet yang bersifat simbolis semata, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang menyentuh akar permasalahan ekonomi. Para pengamat merekomendasikan empat langkah strategis yang terintegrasi, dimulai dengan penunjukan begawan ekonomi yang memiliki kredibilitas tinggi dan rekam jejak teruji dalam mengelola krisis, di mana figur ekonom dengan pengalaman internasional dan pemahaman mendalam tentang ekonomi kerakyatan sangat dibutuhkan untuk merancang strategi yang efektif.

Langkah kedua adalah melakukan reformasi kebijakan proteksionis secara menyeluruh melalui review kebijakan perdagangan dan investasi untuk meningkatkan daya saing global, sebagaimana kesuksesan Vietnam dalam menghindari tarif tinggi AS berkat konsistensi diplomasi dan komitmen investasi. Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian menjadi prasyarat mutlak di mana Menko Perekonomian harus mampu menciptakan sinergi antara kementerian teknis dan lembaga non-kementerian untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Terakhir, transparansi komunikasi publik harus menjadi prioritas untuk mencegah miskomunikasi kebijakan yang memicu gejolak sosial, seperti yang terjadi pada kasus elpiji 3 kg dan kenaikan PPN, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan secara sistematis.

Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah Harvick Hasnul Qolbi asli putra Minang, mantan Wakil Menteri Pertanian era Kabinet Indonesia Maju. Lahir di Jakarta, pada 17 November 1974, Harvick adalah ahli ekonomi yang memahami betul dinamika ekonomi kerakyatan. Latar belakangnya sebagai Bendahara PBNU dan penggagas Nahdlatut Tujjar (kebangkitan ekonomi NU) membuktikan kapasitasnya dalam membangun ekonomi basis.

Pengalamannya membangun Mart NU hingga ke pelosok negeri menunjukkan kemampuan manajerial dan visi ekonomi yang inklusif. Sebagai lulusan teknik industri yang memahami sektor riil, Harvick memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan ekonomi perdesaan dengan industri modern. Keahliannya dalam membangun jaringan ekonomi berbasis komunitas bisa menjadi modal berharga untuk menyusun strategi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.

Reshuffle kabinet harus dipandang sebagai langkah awal untuk restrukturisasi yang lebih besar. Presiden Prabowo perlu berani melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh jajaran kabinet, terutama sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung pemulihan. Masyarakat menunggu langkah konkret yang tidak hanya menenangkan pasar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Sejarah membuktikan bahwa Indonesia mampu melewati krisis dengan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang tepat. Maka dari itu, presiden harus mencari begawan ekonom Indonesia untuk mengembalikan kekuatan ekonomi bangsa. Figur seperti Harvick Hasnul Qolbi yang memiliki rekam jejak di ekonomi kerakyatan dan jaringan NU yang luas patut dipertimbangkan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan membawa Indonesia keluar dari kegelapan menuju cahaya kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. (Ok)