Jakarta,- Ada satu nama yang muncul di sudut-sudut perbincangan sejarah politik Indonesia yang selalu bersinar di setiap rezim pemerintahan, beliau adalah Ridwan Hisjam. Beliau Bukan sejarawan kampus, bukan pula dosen yang menulis buku tebal dengan catatan kaki berjejer. Dia adalah praktisi—tokoh senior Partai Golkar yang pernah menulis Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar dan mengamati dinamika kekuasaan dari dekat, terlalu dekat mungkin.

Dari sudut pandangnya yang unik itu, Ridwan Hisjam melemparkan sebuah argumen yang menyadarkan kita bahwa Soeharto adalah anak emas Soekarno.

Bukan dalam arti biologis, tentu saja. Tapi dalam logika sejarah yang lebih dalam—yang melihat kontinuitas di balik perpecahan, pewarisan di balik konflik, dan pengabdian di balik pengkhianatan yang diduga.

Luka yang Sama, Obat yang Berbeda

Bayangkan Indonesia 1945. Soekarno baru saja memproklamasikan kemerdekaan dengan tekad baja, tapi tentara Jepang masih berkeliaran dengan senjata lengkap. Di Kotabaru, seorang letnan muda bernama Soeharto bergerak. Bukan karena perintah pusat—Jakarta sendiri masih kacau—butuh nyali sendiri untuk melucuti senjata penjajah yang kalah perang tapi belum kalah tenaga.

Ridwan Hisjam melihat momen ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah pertemuan pertama antara visi Soekarno dan eksekusi Soeharto. Sang proklamator menyiapkan panggung; sang komandan lapangan memastikan panggung itu tidak roboh sebelum pertunjukan dimulai.

Empat tahun kemudian, ketika Belanda kembali dengan Agresi Militer II, Soekarno sudah ditangkap dan dibuang ke Bangka. Pemerintahan darurat bersembunyi di hutan. Yogyakarta, ibu kota republik, jatuh ke tangan musuh. Siapa yang berani menyerang? Bukan jenderal-jenderal senior yang sibuk berunding. Seorang Letnan Kolonel bernama Soeharto memimpin Brigade X menyerbu Yogya pada 1 Maret 1949. Enam jam. Hanya enam jam kota itu dikuasai. Tapi cukup untuk membuktikan: republik ini belum mati.

Soekarno di pengasingan pasti mendengar kabar itu. Apa yang terlintas di benaknya? Kagum? Lega? Atau bibit pengakuan bahwa ada orang yang bisa mewujudkan retorika revolusinya dengan darah dan keringat?

Saat Soekarno Memilih Soeharto

Tahun 1962. Soekarno sudah menjadi figur dunia, tapi satu luka masih terbuka: Irian Barat. Belanda masih bertahan di ujung timur negeri ini. Soekarno butuh seseorang yang bisa menyelesaikan apa yang tidak tuntas sejak 1945.

Dia memilih Soeharto. Bukan jenderal lain. Bukan Nasution yang lebih senior, atau Yani yang lebih dekat dengan istana. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk memimpin Komando Mandala.

Ridwan Hisjam menekankan momen ini dengan tajam. Ini bukan sekadar penunjukan administratif. Ini adalah serah terima mandat. Soekarno, yang selalu berbicara tentang “sabang sampai merauke”, menemukan eksekutornya. Seseorang yang tidak hanya mengerti retorika, tapi mau turun ke lapangan—ke hutan Papua, ke kapal-kapal infiltrasi, ke medan yang belum dipetakan.

Operasi Mandala berakhir dengan kemenangan diplomasi di New York, bukan di medan tempur. Tapi bagi Ridwan Hisjam, yang penting adalah bagaimana Soekarno mempercayai Soeharto untuk menutup chapter terakhir revolusi.

Kostrad dan Janji yang Terlupakan

1963. Soeharto menjadi Panglima pertama Kostrad—kekuatan cadangan strategis yang dibentuk untuk menghadapi ancaman serius. Di mata Ridwan Hisjam, ini adalah modernisasi mimpi Soekarno tentang militer nasional. Bukan lagi gerilya hutan, tapi pasukan profesional yang siap tempur kapan saja.

Tapi ada yang lebih dalam. Kostrad adalah kekuatan di luar struktur biasa. Soeharto membangunnya dengan cermat, hampir diam-diam. Dia mengumpulkan loyalitas, mengidentifikasi talenta, menyiapkan infrastruktur kekuasaan. Apakah Soekarno menyadari bahwa dengan memberi Soeharto Kostrad, dia juga memberinya fondasi untuk masa depan yang tidak terduga?

Mungkin Soekarno melihat kemampuan. Mungkin dia melihat kesetiaan. Yang pasti, dia tidak melihat bahwa dua tahun kemudian, kesetiaan itu akan diuji dalam api yang membara.

Malam Panjang 1965 dan Pilihan yang Membelah

Ini bagian paling berat dalam argumen Ridwan Hisjam.

1 Oktober 1965. G30S meledak. Enam jenderal diculik dan dibunuh. Jakarta kacau. Soekarno—yang berada di Halim—terjebak dalam spiral kekacauan. Siapa yang mengambil alih?

Soeharto. Tidak menunggu perintah. Tidak meminta izin. Dia melihat kekosongan, lalu mengisinya.

Ridwan Hisjam tidak menggunakan kata “kudeta”. Dia menggunakan kata “pengambilalihan kendali”—seolah ini adalah tindakan preventif, bukan ofensif. Dalam logikanya, Soeharto menyelamatkan negara dari jurang perang saudara. PKI dan lawan-lawannya sudah saling ancam; tanpa intervensi tegas, Indonesia bisa hancur seperti Yugoslavia tahun-tahun kemudian.

Tapi yang lebih penting bagi Ridwan Hisjam adalah Supersemar, 11 Maret 1966. Surat perintah yang memberi Soeharto wewenang penuh atas keamanan. Bagi banyak orang, ini adalah surat pengunduran diri Soekarno yang terhormat. Bagi yang lain, ini adalah dokumen hasil tekanan, bahkan pemaksaan.

Ridwan Hisjam melihatnya berbeda. Dia melihat pengakuan. Soekarno, dalam keadaan terdesak dan mungkin bingung, menyerahkan estafet kepada satu-satunya orang yang dia anggap mampu: anak masnya. Bukan karena Soeharto menginginkannya, tapi karena tidak ada pilihan lain yang masuk akal.

Apakah ini benar? Atau ini hanya narasi belakangan untuk membersihkan noda? Sejarah tidak pernah memberi jawaban pasti. Tapi yang jelas, Soeharto tidak menolak. Dia menerima, lalu bertindak.

Dwifungsi, Warisan yang Diteruskan atau Dikhianati?

1968-1973. Soeharto resmi menjadi Panglima ABRI, kemudian Presiden. Konsep Dwifungsi diluncurkan—militer tidak hanya alat pertahanan, tapi juga alat politik. ABRI masuk ke desa-desa, ke birokrasi, ke parlemen.

Kritik terhadap Dwifungsi keras dan berkepanjangan. Ini adalah militerisasi masyarakat sipil. Ini adalah penghianatan terhadap demokrasi. Ini adalah akar segala korupsi Orde Baru.

Tapi Ridwan Hisjam, dengan lugasnya yang khas, menawarkan bacaan alternatif. Baginya, Dwifungsi adalah evolusi peran pejuang . Soekarno selalu menginginkan rakyat dan militer bersatu—lihat saja “Nasakom”-nya. Soeharto hanya mewujudkannya dengan cara yang berbeda: melalui stabilitas, bukan revolusi; melalui pembangunan, bukan retorika.

Apakah ini pembenaran? Mungkin. Tapi ada benarnya juga. Soekarno dan Soeharto sama-sama percaya bahwa bangsa ini butuh kekuatan terpadu untuk bangkit dari kemiskinan. Bedanya, Soekarno percaya pada massa dan semangat; Soeharto percaya pada disiplin dan struktur.

Siapa yang benar? Sejarah memberi jawaban berbeda untuk generasi berbeda.

Apa Artinya “Anak Emas” Sekarang?

Ridwan Hisjam menulis bukunya tentang Golkar di era reformasi—ketika partai itu berusaha mencari identitas baru setelah kejatuhan Soeharto. Mungkin teori “anak mas” ini adalah upayanya untuk memberi legitimasi historis pada sebuah tradisi: bahwa Golkar, dan rezim yang dilahirkannya, bukan monster yang muncul dari ketiadaan, melainkan produk dari perjuangan kemerdekaan itu sendiri.

Apakah kita setuju? Itu terserah.

Yang pasti, label “anak emas” mengingatkan kita bahwa sejarah adalah relasi —antar individu, antar generasi, antar mimpi dan realitas. Soeharto mungkin benar-benar melihat dirinya sebagai pewaris Soekarno. Atau mungkin itu hanya alasan yang dibuat-buat untuk menutupi ambisi pribadi. Yang jelas, narasi ini pernah diyakini, diperjuangkan, dan dijadikan fondasi untuk 32 tahun kekuasaan.

Kini, ketika generasi baru Indonesia menatap masa depan, mungkin yang terpenting bukan memutuskan siapa benar antara Soekarno dan Soeharto. Tapi memahami bahwa keduanya—dan para “anak mas” mereka yang tidak terhitung jumlahnya—telah membentuk negeri ini dengan cara yang tidak bisa dibatalkan, hanya bisa dipahami.

Dengan segala keraguan, kegelisahan, dan penolakan yang pantas disertakan.

Penulis : H. Ridwan Hisjam

Dalam perbincangan tentang demokrasi di Asia Tenggara, kelompok minoritas sering kali diposisikan semata sebagai objek kebijakan, penerima dampak, atau bahkan sumber persoalan. Jarang sekali mereka dilihat sebagai subjek moral yang mampu menawarkan nilai dan arah bagi kehidupan demokrasi. Namun, pengalaman masyarakat Muslim di Thailand Selatan—khususnya Patani—menunjukkan gambaran yang berbeda. Di tengah status sebagai minoritas dalam negara mayoritas Thai Buddhis, justru muncul inisiatif etis yang relevan bagi praktik demokrasi secara lebih luas.
Salah satu isu utama yang disorot adalah politik uang atau risywah, praktik yang kerap dianggap lumrah dalam kontestasi elektoral di banyak negara berkembang. Dalam perspektif Islam, risywah merupakan perbuatan yang dilarang karena merusak prinsip keadilan dan amanah. Rasulullah SAW mengecam praktik suap dalam urusan publik dan hukum, baik dari pihak pemberi maupun penerima (HR. Abu Dawud). Larangan ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh diperoleh melalui transaksi materi, melainkan melalui kepercayaan dan tanggung jawab moral.

Pandangan ini sejalan dengan teori demokrasi normatif yang menempatkan kebebasan memilih dan kesetaraan politik sebagai fondasi utama. Robert Dahl menyatakan bahwa demokrasi kehilangan maknanya ketika proses politik didominasi oleh ketimpangan sumber daya, termasuk uang (Dahl, 1989). Politik uang menjadikan suara rakyat sebagai komoditas, bukan ekspresi kehendak bebas warga negara. Akibatnya, representasi politik menjadi timpang dan kebijakan publik cenderung melayani kepentingan segelintir elite (UNDP, 2016).
Kesadaran akan persoalan inilah yang mendorong sebagian masyarakat sipil Muslim Patani di Thailand Selatan untuk bersuara. Pada 25 Desember 2025, perwakilan pemuda Patani bersama jaringan komunitas dan kelompok Projek Sama Sama mengajukan surat terbuka kepada pimpinan lembaga keislaman di wilayah selatan Thailand. Surat tersebut meminta adanya kejelasan dan penegasan hukum agama (hukm) terkait praktik jual beli suara dalam konteks pemilu lokal dan nasional yang akan berlangsung pada awal 2026 (Wartani, 2025).
Langkah ini berangkat dari realitas sosial bahwa di tingkat akar rumput masih terdapat perbedaan tafsir. Sebagian masyarakat memandang uang atau barang dari kandidat sebagai sedekah atau bantuan sosial, sementara sebagian lain menilainya sebagai suap politik yang diharamkan. Perbedaan pandangan ini menciptakan kebingungan normatif dan melemahkan sikap kolektif masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi (Wartani, 2025). Dalam kerangka fiqh siyasah, kondisi semacam ini menuntut kejelasan norma demi menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) dan mencegah kerusakan sosial (mafsadah) (Al-Ghazali, 1993).

Dukungan terhadap kampanye etika politik ini juga datang dari para aktivis lokal. Zahri Ishak, salah satu aktivis masyarakat di Patani, menyampaikan melalui media sosial bahwa kampanye menolak risywah mulai menyebar luas dan mendapat respons positif. Ia mengungkap bahwa kesepakatan publik untuk tidak menerima uang pemilu perlu terus diperluas dan dijaga konsistensinya (Zahri, 2025). Pernyataan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa menjaga etika politik adalah tanggung jawab bersama, bukan semata tugas negara atau lembaga resmi.
Menariknya, gerakan ini tidak hanya mengandalkan pendekatan moral tradisional, tetapi juga memanfaatkan ruang digital sebagai arena politik baru. Projek Sama Sama mendorong generasi muda untuk menggunakan media sosial sebagai ruang deliberasi publik: mengumpulkan aspirasi warga, melakukan pemeriksaan fakta atas informasi yang beredar, serta membangun narasi komunitas dari sudut pandang masyarakat sendiri (Projek Sama Sama, 2025). Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya berlangsung di bilik suara, tetapi juga di ruang digital yang dikelola secara sadar dan bertanggung jawab.

Dari sudut pandang etika Islam kontemporer, praktik ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang menegaskan bahwa korupsi politik, termasuk suap dalam pemilu, merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik dan bertentangan dengan tujuan utama syariat (maqasid al-shari‘ah), khususnya dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Al-Qaradawi, 1997). Dengan demikian, penolakan terhadap politik uang bukan sekadar idealisme moral, melainkan bagian dari upaya menjaga tatanan sosial yang adil.

Pengalaman Muslim Patani memberikan pelajaran penting bahwa posisi sebagai minoritas tidak identik dengan sikap pasif atau eksklusif. Sebaliknya, melalui pendekatan etika, minoritas justru dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi secara substantif. Ketika suara minoritas digunakan untuk menegaskan nilai kejujuran, amanah, dan martabat politik, demokrasi menemukan kembali maknanya sebagai sarana keadilan sosial, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
Dalam konteks masyarakat multikultural, pelajaran dari Patani relevan melampaui batas geografisnya. Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya ditopang oleh institusi dan hukum, tetapi juga oleh kesadaran moral warga. Ketika minoritas berani berbicara tentang etika, sesungguhnya mereka sedang mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga martabat demokrasi itu sendiri.

Penulis: Husasan Tayeh
Awardee KNB Scholarship – Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII)

Jakarta,- Dalam suasana penuh syukur, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Al Haromain resmi menyandang status sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Penyerahan Surat Keputusan (SK) legalitas dari Kementerian Agama Republik Indonesia berlangsung pada Rabu (29/10/2025), bertempat di Hotel Orchardz Industri, Jakarta Pusat.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag, selaku Kepala Ditjen Bimas Islam. Momentum ini menandai babak baru perjuangan LAZIS Al Haromain dalam mengemban amanah zakat secara nasional. Sedangkan vandel diserahkan langsung oleh Prof. Dr. H. Wariono Abdul Ghafur, Direktur Zakat dan Wakaf

KH. Imam Mawardi Ridlwan, selaku Dewan Pembina Yayasan Persyarikatan Dakwah Al Haromain, menyampaikan doa penuh harapan:

“Saya bersyukur pada Gusti Alloh Ta’ala, karena bertahun-tahun Lazis Al Haromain menjadi Lazis tingkat provinsi dan berjuang untuk menjadi LAZNAS. Semoga dengan SK LAZNAS semakin berkhidmad untuk perjuangan. Selamat untuk Ustadz Yalik, direktur Lazis Al Haromain yang telah kerja keras,” tutur Abah Imam.

Beliau menegaskan bahwa status LAZNAS bukan sekadar legalitas administratif, melainkan amanah besar untuk melayani umat dan pesantren dengan tulus ikhlas. Berharap LAZNAS Al Haromain mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi umat.

“Saya berharap selepas adanya pelegalan cakupan nasional maka semua pihak memberi dukungan atas perjuangan untuk ummat ini,” tutup Abah Imam.

Selain LAZNAS Yayasan Persada Al Haromain, turut menerima SK pada kesempatan yang sama:

1. Laznas Perkumpulan Al Jami’yatul Washliyah
2. Laznas Yayasan Amal Saya Peduli
3. Lazprov Yayasan Harapan Robbani

Penyerahan SK ini menjadi ikhtiar untuk menguatkan sinergi antar lembaga zakat dan wakaf dalam membangun kesejahteraan umat secara nasional. (Ok)