Jakarta,-Indonesia kembali menghadapi ujian demokrasi dan ketahanan ekonomi seiring gelombang demonstrasi massal yang menyebar di berbagai wilayah, termasuk ibu kota Jakarta. Aksi unjuk rasa yang dipicu berbagai tuntutan sosial-ekonomi ini terjadi dalam intensitas mengkhawatirkan, dengan tiga titik demo hanya di Jakarta Pusat hari ini saja. Situasi ini memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi yang sedang berjuang pulih pasca pandemi dan tantangan global, menciptakan badai ketidakpastian yang menggerus sendi-sendi perekonomian nasional.

Gelombang demonstrasi yang menyebar di 8 kota besar menjadi puncak kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Tiga belas tuntutan mahasiswa mencakup penolakan kenaikan PPN 12%, kelangkaan elpiji 3 kg, efisiensi anggaran yang memicu PHK, hingga ketidakjelasan tunjangan dosen. Tagar IndonesiaGelap menjadi simbol kegelapan masa depan generasi muda di tengah ketidakpastian ekonomi global .

Tekanan ekonomi semakin nyata dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,8% pada sembilan bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, jauh dari target 8% yang dijanjikan. Survei LSI Denny JA mengungkapkan 60,8% responden merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan dibanding tahun sebelumnya. Ancaman resesi semakin nyata setelah Amerika Serikat menerapkan tarif impor 32% untuk produk ekspor Indonesia, yang diprediksi menyebabkan kehilangan 1,2 juta lapangan kerja dan penurunan ekspor Rp105,98 triliun .

Pengamat intelijen dan politik M. Habibi menyoroti reshuffle ini sebagai langkah politik yang calculated dan berbasis pertimbangan intelijen strategis. “Pergantian menteri bukan sekadar respons atas demo, melainkan hasil assessment mendalam dari badan intelijen mengenai kerentanan stabilitas nasional,” ujar Habibi dalam wawancara eksklusif.

Habibi menganalisis, keputusan ini tidak terlepas dari warisan sejarah dimana lembaga intelijen sering menjadi alat kekuasaan sejak era Orde Baru. “BIN memiliki kapasitas untuk memetakan akar masalah ekonomi dan politik yang memicu demonstrasi. Data intelijen menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik tidak hanya disebabkan oleh kinerja menteri pendidikan, tetapi oleh kegagalan kolektif kabinet dalam menangani ekonomi,” tambahnya.

Menurut Habibi, presiden berada pada tekanan untuk menyeimbangkan antara kepentingan politik praktis dan stabilitas jangka panjang. “Pemilihan Brian Yuliarto yang berasal dari kalangan akademisi murni menunjukkan adanya upaya untuk mendamaikan hubungan pemerintah dengan komunitas pendidikan yang sempat retak, sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar,” paparnya.

Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) pada Januari 2025 memberikan gambaran objektif tentang kinerja kabinet. Meskipun Satryo tidak termasuk dalam 10 menteri terburuk, sektor ekonomi yang dikomandani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai gagal mencapai target. Lima indikator penilaian meliputi pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kepemimpinan, tata kelola anggaran, dan komunikasi kebijakan .

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyatakan kegagalan negosiasi dengan AS mengenai tarif impor mencerminkan lemahnya strategi ekonomi luar negeri. “Indonesia kalah dari Vietnam dalam diplomasi ekonomi karena pendekatan yang reaktif dan tidak berbasis kebijakan strategis. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa anjlok ke 4,7-4,8% jika tidak ada perubahan struktural,” tegas Bhima .

Gelombang demonstrasi tidak hanya meninggalkan luka sosial tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan total kerugian infrastruktur pascademonstrasi di ibu kota mencapai Rp 55 miliar, dengan 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan dan 6 halte dibakar . Sektor ritel dan perbelanjaan mengalami penurunan omzet hingga 50% selama demo berlangsung, mengakibatkan gangguan pada rantai pasok dan aktivitas ekonomi harian.

Dampak sistemik terlihat pada melemahnya nilai tukar rupiah ke level Rp 16.500 per dolar AS, level terendah dalam empat pekan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga melemah 1,21% ke level 7.736, mencerminkan sentimen negatif investor terhadap stabilitas politik Indonesia .

Dalam kondisi krisis yang melanda, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan reshuffle kabinet yang bersifat simbolis semata, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang menyentuh akar permasalahan ekonomi. Para pengamat merekomendasikan empat langkah strategis yang terintegrasi, dimulai dengan penunjukan begawan ekonomi yang memiliki kredibilitas tinggi dan rekam jejak teruji dalam mengelola krisis, di mana figur ekonom dengan pengalaman internasional dan pemahaman mendalam tentang ekonomi kerakyatan sangat dibutuhkan untuk merancang strategi yang efektif.

Langkah kedua adalah melakukan reformasi kebijakan proteksionis secara menyeluruh melalui review kebijakan perdagangan dan investasi untuk meningkatkan daya saing global, sebagaimana kesuksesan Vietnam dalam menghindari tarif tinggi AS berkat konsistensi diplomasi dan komitmen investasi. Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian menjadi prasyarat mutlak di mana Menko Perekonomian harus mampu menciptakan sinergi antara kementerian teknis dan lembaga non-kementerian untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Terakhir, transparansi komunikasi publik harus menjadi prioritas untuk mencegah miskomunikasi kebijakan yang memicu gejolak sosial, seperti yang terjadi pada kasus elpiji 3 kg dan kenaikan PPN, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan secara sistematis.

Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah Harvick Hasnul Qolbi asli putra Minang, mantan Wakil Menteri Pertanian era Kabinet Indonesia Maju. Lahir di Jakarta, pada 17 November 1974, Harvick adalah ahli ekonomi yang memahami betul dinamika ekonomi kerakyatan. Latar belakangnya sebagai Bendahara PBNU dan penggagas Nahdlatut Tujjar (kebangkitan ekonomi NU) membuktikan kapasitasnya dalam membangun ekonomi basis.

Pengalamannya membangun Mart NU hingga ke pelosok negeri menunjukkan kemampuan manajerial dan visi ekonomi yang inklusif. Sebagai lulusan teknik industri yang memahami sektor riil, Harvick memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan ekonomi perdesaan dengan industri modern. Keahliannya dalam membangun jaringan ekonomi berbasis komunitas bisa menjadi modal berharga untuk menyusun strategi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.

Reshuffle kabinet harus dipandang sebagai langkah awal untuk restrukturisasi yang lebih besar. Presiden Prabowo perlu berani melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh jajaran kabinet, terutama sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung pemulihan. Masyarakat menunggu langkah konkret yang tidak hanya menenangkan pasar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Sejarah membuktikan bahwa Indonesia mampu melewati krisis dengan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang tepat. Maka dari itu, presiden harus mencari begawan ekonom Indonesia untuk mengembalikan kekuatan ekonomi bangsa. Figur seperti Harvick Hasnul Qolbi yang memiliki rekam jejak di ekonomi kerakyatan dan jaringan NU yang luas patut dipertimbangkan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan membawa Indonesia keluar dari kegelapan menuju cahaya kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. (Ok)

Jakarta,- Jumat, 28 Agustus 2025, hingga saat ini, Indonesia masih digoncang oleh demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan pendemo menuntut perubahan dan menyuarakan serangkaian protes mereka. Mulai dari tuntutan untuk membubarkan DPR hingga tragedi kematian “syahid” seorang driver Ojek Online yang dilindas oleh mobil baja Barracuda milik polisi, rangkaian kejadian ini telah menyulut kemarahan masyarakat.

Tak hanya itu, isu-isu krusial juga terus muncul dan memperlihatkan kondisi negara yang semakin memburuk setiap harinya, baik dari segi kebijakan pemerintah maupun pengaturan ekonomi yang tidak kondusif. M. Habibi, seorang alumni Pascasarjana Kajian Intelijen Universitas Indonesia, menilai bahwa tindakan pemerintah telah melebihi batas dalam melanggar kehendak rakyat, terutama di ranah eksekutif dan legislatif.

Menurut Habibi, hal-hal yang patut dipertimbangkan antara lain sikap anggota DPR dan pejabat yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan terperangkap dalam ambisi memperkaya diri sendiri. Selain itu, lonjakan nilai tukar Dollar yang meroket, kelambanan KPK dalam memberantas korupsi, kekurangan keamanan dari pihak kepolisian, dan perlambatan penegakan HAM turut menambah kerumitan situasi saat ini.

Ketakutan akan kekacauan yang semakin merajalela ini memunculkan kekhawatiran akan arah pemerintahan ke depan. Demonstrasi yang masih terus berlangsung menjadi bukti nyata ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Indonesia.

Untuk merespons kondisi ini, Habibi mendesak Presiden segera bertindak sesuai tuntutan rakyat, yang mencakup: pertama, pembubaran DPR yang dinilai merusak hubungan kepercayaan dengan rakyat; kedua, pencopotan Kapolri Sigit Prabowo karena dianggap tidak dapat diandalkan; ketiga, reshuffle di kabinet Merah Putih untuk menstabilkan situasi politik, ekonomi, dan sosial; keempat, Presiden Prabowo diharapkan mengambil alih komando keamanan nasional; kelima, tidak membiarkan Sufmi Dasco Ahmad menguasai situasi politik nasional. Desakan ini diharapkan mendorong perubahan positif untuk kepentingan bersama.

Kesatuan dalam menuntut perubahan adalah kunci untuk menyelamatkan negara ini dan kembali kepada nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945 yang sejati demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. (Ok)

Jakarta, kemarin dan hari ini mencekam, ribuan pendemo turun aksi untuk menuntut rangkaian protes yang mereka suarakan. Dari perihal tuntutan bubarkan DPR, hingga yang terbaru terkait seorang driver Ojek Online yang meninggal “syahid” dilindas mobil baja Barracuda milik polisi. Mengamati gejola yang terjadi, rangkaian persitiwa ini menjadi alasan fundamental untuk bangsa ini berbenah, atau bersedia besar hati merelakan dirinya pecah.

Isu-isu yang bertebaran juga tak kalah menarik, seakan setiap hari negara memberi kabar buruk kepada masyarakat, baik dalam konteks isu kebijakan maupun tata kelola ekonomi yang menyusahkan. Pengamatan M. Habibi (Alumni Pascasarjana Kajian Intelijen-Universitas Indonesia) memvonis apa yang dilakukan pemerintah telah sangat jauh melenceng dari kehendak rakyat, baik dalam rumpun eksekutif maupun legislatif.

Baginya, Hahibi mengamati ada beberapa hal yang perlu ditekankan, seperti sikap DPR dan pejabat yang tidak pro-rakyat, hingga terjatuh dalam delusi meng-kaya-kan dirinya sendiri. Kurs Dollar yang kian naik melambung, tumpulnyan KPK dalam proses pemberantasan korupsi, polisi yang tidak benar-benar menjalankan tugasnya untuk pro kepada kemanan rakyat, hingga melemahnya HAM.

Kacau balau negeri yang mengakibatkan kehancuran ini menambah daftar prihatin atas pertanyaan akan dibawa ke mana pemerintahan ini kedepannya. Kejadian demonstrasi yang masih berlangsung menjadi daftar hitam pelanggaran pemerintah kepada majikannya sendiri, yakni rakyat Indonesia.

Dalam konteks pengolalaan, perlu ada pembenahan dan tuntutan langsung yang disuarakan, M. Habibi mendesak Presiden untuk sesegera mungkin menjalankan amanat rakyat, dengan tuntutan sebagai berikut: Pertama, bubarkan DPR karena telah menciderai hati nurani rakyat dengan egonya yang kian tidak masuk akal. Kedua, Copot Kapolri Sigit Prabowo, karena tidak amanah atas tugasnya. Ketiga, resuffle semua menteri, sekaligus kabinet Merah Putih yang dinilai tak mampu mengendalikan kestabilan politik, ekonomi dan sosial hari ini. Keempat, biarkan Presiden Prabowo mengambil alih komando keamanan nasional dan, Kelima, jangan biarkan Sufmi Dasco Ahmad mendominasi eskalasi politik nasional. Desakan ini menjadi refleksi bersama untuk kepentingan bangsa.

Upaya kolektif untuk menyuarakan tuntutan di atas perlu kita renungkan bersama, demi mengembalikan bangsa pada reel pakem kenegaraan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia. (Ok)

Jakarta,- 22 Juli 2025 Riza Chalid, pengusaha minyak yang selama ini dikenal sebagai “saudagar minyak”, kembali menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkannya sebagai tersangka utama dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina periode 2018–2023, dengan total dugaan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.

Namun, laporan eksklusif yang dihimpun oleh Counterpart Whitewood Center di Malaysia dan Singapura — bagian dari jaringan investigatif Paijo Parikesit — mengungkap fakta-fakta yang jauh lebih kompleks: upaya pelarian, negosiasi penyelamatan hukum, dan lobi politik di level tertinggi.

Perlindungan Diam-diam di Johor Bahru

Investigasi lapangan mengonfirmasi bahwa Riza Chalid telah menetap secara permanen sejak delapan bulan lalu di kawasan elit Medini Residences 01, tidak jauh dari Legoland, Johor Bahru, Malaysia. Aktivitasnya juga terlacak di zona bisnis DayOne Nusajaya Tech Park, tepatnya di Jalan Teknologi Perintis No. 3, Taman Teknologi Nusajaya, Iskandar Puteri, Johor Darul Ta’zim.

Sumber-sumber kami dari Counterpart Whitewood Center di Malaysia menyebutkan bahwa Riza beroperasi dengan identitas perlindungan terbatas, berkoordinasi melalui jaringan bisnis dan hukum lintas negara yang memiliki koneksi politik kuat di Indonesia.

Pertemuan Tertutup di Singapura

Pada 2 Juli 2025, Riza Chalid dilaporkan melakukan dua kali pertemuan rahasia di Singapura. Ia ditemani oleh Fadel A Rafiq, tokoh partai besar yang dikenal punya kedekatan dengan lingkaran Presiden Prabowo Subianto, serta seorang pejabat tinggi dari lembaga penegak hukum Indonesia.
Pertemuan pertama berlangsung di One Raffles Place Tower 1, #56-00, 1 Raffles Place, kemudian dilanjutkan di Kim Seng Promenade, #15-01, Singapore 237994.

Agenda utama dari pertemuan tersebut adalah negosiasi terkait rencana pengampunan terbatas kepada koruptor yang bersedia mengembalikan hasil kejahatannya kepada negara, sebagaimana wacana yang disebut-sebut akan menjadi program awal pemerintahan Presiden Prabowo.

Transaksi Gagal, Tekanan Politik Dimulai

Riza Chalid diminta mengembalikan dana sebesar USD 149 juta ke rekening yang telah disepakati, dengan imbalan agar namanya tidak diumumkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Namun hingga tenggat waktu 6 Juli 2025, dana tersebut tidak ditransfer.

Sebaliknya, Riza hanya menawarkan USD 50 juta, dengan dalih bahwa dirinya selama ini telah mendistribusikan dana ke hampir seluruh elite politik lintas partai, pejabat tinggi negara, serta petinggi aparat keamanan dan hukum.
Melalui penghubungnya, Rafik, Riza bahkan menyampaikan tuntutan ekstrem: agar Jaksa Agung dicopot dan diganti dengan Jaksa Agung Muda pilihannya. Jampidsus juga diminta dicopot. Jika tidak, ia mengancam akan membuka semua data aliran dana ilegal ke publik.

Ancaman Gempa Politik

Ancaman dari Riza bukan omong kosong. Counterpart Whitewood Center menerima informasi bahwa Riza menyimpan dokumen-dokumen dan rekaman yang dapat membongkar seluruh jejaring korupsi elite nasional, termasuk aliran dana ke partai-partai besar, aktor hukum, hingga penyelenggara pemilu.

Dampaknya bisa sangat besar. Bila benar data itu diungkap, bukan hanya kasus ini yang akan mengguncang, tapi bisa memicu krisis legitimasi politik nasional.

Isyarat dari Istana

Dalam pidatonya di Kongres Nasional PSI, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan yang dinilai sebagai respons atas situasi ini. Ia mengatakan:

“Koruptor membiayai demo-demo besar. Mereka ingin Indonesia gelap, penuh kekacauan, agar mereka bisa selamat dari hukum.”

Sumber internal menyebut bahwa pernyataan itu diarahkan pada sejumlah figur yang kini terlibat dalam lobi politik bawah tanah, termasuk Riza Chalid, yang disebut-sebut menjadi donatur utama bagi jaringan aksi-aksi politik yang mengancam stabilitas pemerintah.

Hukum vs Kekuasaan

Kasus Riza Chalid kini bukan lagi soal korupsi teknis, tapi telah menjadi pertempuran antara supremasi hukum dan kekuatan politik tertutup. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil kini dihadapkan pada ujian integritas paling serius dalam dua dekade terakhir.

Jika hukum tegak lurus, skandal ini bisa jadi momen bersih-bersih terbesar dalam sejarah migas nasional. Namun jika dibiarkan berlalu atau dinegosiasikan di balik layar, maka kepercayaan publik terhadap keadilan dan kepemimpinan nasional akan runtuh. (Narsum Habibi/Ok)