Jakarta,– Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti momen buka puasa bersama yang digelar pada Kamis, 26 Februari 2026, di rumah dinas Widya Chandra. Acara tersebut mengundang Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dalam sebuah silaturahmi Ramadhan yang sarat makna kebangsaan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Muzani, turut hadir dan menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut. Momentum berbuka puasa tidak sekadar menjadi ajang melepas dahaga setelah seharian berpuasa, tetapi juga menjadi ruang mempererat tali persaudaraan antar elemen bangsa.

Dalam sambutannya usai berbuka puasa, Ahmad Muzani menekankan pentingnya membangun ukhuwah Islamiyah sekaligus ukhuwah wathaniyah di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali komitmen kebersamaan dan persatuan nasional.

“Ramadhan mengajarkan kita nilai kesabaran, empati, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini harus kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya di hadapan para cendekiawan Muslim yang hadir.

Ahmad Muzani juga mengajak ICMI untuk terus mengambil peran strategis dalam memberikan kontribusi pemikiran, gagasan, serta solusi terhadap berbagai tantangan nasional. Peran kaum intelektual, menurutnya, sangat penting dalam menjaga harmoni sosial serta memperkuat fondasi persatuan Indonesia.

Acara berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Dialog ringan dan diskusi hangat mewarnai kebersamaan sore hingga malam hari tersebut. Para tamu undangan terlihat saling bertukar pandangan mengenai isu-isu kebangsaan, pendidikan, dan pembangunan karakter generasi muda.

Buka bersama ini menjadi simbol bahwa silaturahmi antar tokoh dan organisasi masyarakat tetap menjadi kunci dalam merajut persaudaraan. Di bulan suci Ramadhan, pesan tentang persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa.

Konstributor : Habibie
Penulis : Ok

Jakarta — Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) resmi menyampaikan pendapat hukum sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.

Dalam dokumen yang ditandatangani Koordinator Alumni Muda PMII, Mochammad Chabibi Syafi’udin, organisasi tersebut menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perkara. Namun, langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Landasan Hukum Amicus Curiae

Alumni Muda PMII menyatakan kehadiran mereka sebagai pihak ketiga memiliki legitimasi normatif merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

“Pendapat hukum ini disampaikan semata-mata sebagai kontribusi pemikiran yang objektif dan independen guna membantu Majelis Hakim memutus perkara secara adil dan proporsional,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Sorotan Perkara

Perkara yang sedang diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero), termasuk subholding dan pihak terkait pada rentang 2018–2023.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, kasus ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar ± Rp193,7 triliun. Kerugian tersebut disebut bersumber dari praktik kebijakan dan pengelolaan yang tidak sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Dalam dakwaan, sejumlah dugaan perbuatan yang disorot antara lain:

Manipulasi kebijakan impor minyak mentah dan/atau produk kilang;

Penyalahgunaan kewenangan jabatan;

Pengondisian dalam proses pengadaan;

Mark-up harga melalui mekanisme perantara (broker);

Penyimpangan distribusi dan pencatatan kualitas BBM.

Meski demikian, Alumni Muda PMII menegaskan seluruh dalil masih dalam tahap pembuktian di persidangan dan tetap tunduk pada asas praduga tidak bersalah.

Tiga Isu Hukum Kunci

Dalam amicus curiae tersebut, terdapat tiga isu hukum utama yang dinilai penting untuk dipertimbangkan Majelis Hakim.

Pertama, apakah unsur “melawan hukum” dan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terpenuhi.

Kedua, apakah unsur “penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan” dalam Pasal 3 UU Tipikor dapat dibuktikan.

Ketiga, apakah perbuatan yang didakwakan terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Analisis Yuridis

Dalam analisisnya, Alumni Muda PMII menekankan bahwa unsur “melawan hukum” dalam perkara korupsi tidak hanya terbatas pada pelanggaran formil terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur tersebut juga mencakup penyimpangan dari asas kepatutan, prinsip good corporate governance, dan prinsip kehati-hatian.

Mereka menilai, apabila di persidangan terbukti terdapat rekayasa kebijakan, pengondisian impor, atau praktik yang menyimpang dari ketentuan, maka unsur melawan hukum secara yuridis dapat dinyatakan terpenuhi.

Terkait kerugian negara, dokumen tersebut menegaskan bahwa pembuktiannya harus berdasarkan perhitungan yang sah menurut hukum, termasuk melalui keterangan ahli dan laporan lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerugian juga harus nyata dan terukur sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara untuk Pasal 3 UU Tipikor, Alumni Muda PMII menguraikan bahwa harus ada jabatan yang melekat pada terdakwa, penggunaan kewenangan yang menyimpang, tujuan menguntungkan pihak tertentu, serta timbulnya kerugian negara.

Dampak Sistemik

Lebih jauh, mereka menilai perkara ini memiliki implikasi strategis yang luas karena menyangkut ketahanan energi nasional, stabilitas fiskal dan beban APBN, kepercayaan publik terhadap BUMN, serta integritas tata kelola sektor energi.

“Putusan dalam perkara ini tidak hanya berdampak pada para terdakwa, tetapi juga menentukan standar akuntabilitas pengelolaan sumber daya negara ke depan,” tulis mereka.

Permohonan kepada Majelis Hakim

Melalui amicus curiae tersebut, Alumni Muda PMII memohon agar Majelis Hakim:

1. Memeriksa dan menilai perkara secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah;

2. Mempertimbangkan secara komprehensif aspek kerugian negara dan dampak sistemiknya;

3. Menjatuhkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan;

4. Jika terdakwa terbukti bersalah, mempertimbangkan pidana tambahan Pasal 18 UU Tipikor, termasuk pembayaran uang pengganti dan perampasan aset untuk pemulihan kerugian negara.

Penegasan Independensi

Di bagian penutup, Alumni Muda PMII menegaskan bahwa pendapat hukum tersebut merupakan kontribusi independen demi tegaknya supremasi hukum, penguatan tata kelola negara, dan perlindungan kepentingan publik.

Mereka berharap masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara secara adil dan berintegritas. (Ok)

Jakarta,- Ada satu nama yang muncul di sudut-sudut perbincangan sejarah politik Indonesia yang selalu bersinar di setiap rezim pemerintahan, beliau adalah Ridwan Hisjam. Beliau Bukan sejarawan kampus, bukan pula dosen yang menulis buku tebal dengan catatan kaki berjejer. Dia adalah praktisi—tokoh senior Partai Golkar yang pernah menulis Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar dan mengamati dinamika kekuasaan dari dekat, terlalu dekat mungkin.

Dari sudut pandangnya yang unik itu, Ridwan Hisjam melemparkan sebuah argumen yang menyadarkan kita bahwa Soeharto adalah anak emas Soekarno.

Bukan dalam arti biologis, tentu saja. Tapi dalam logika sejarah yang lebih dalam—yang melihat kontinuitas di balik perpecahan, pewarisan di balik konflik, dan pengabdian di balik pengkhianatan yang diduga.

Luka yang Sama, Obat yang Berbeda

Bayangkan Indonesia 1945. Soekarno baru saja memproklamasikan kemerdekaan dengan tekad baja, tapi tentara Jepang masih berkeliaran dengan senjata lengkap. Di Kotabaru, seorang letnan muda bernama Soeharto bergerak. Bukan karena perintah pusat—Jakarta sendiri masih kacau—butuh nyali sendiri untuk melucuti senjata penjajah yang kalah perang tapi belum kalah tenaga.

Ridwan Hisjam melihat momen ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah pertemuan pertama antara visi Soekarno dan eksekusi Soeharto. Sang proklamator menyiapkan panggung; sang komandan lapangan memastikan panggung itu tidak roboh sebelum pertunjukan dimulai.

Empat tahun kemudian, ketika Belanda kembali dengan Agresi Militer II, Soekarno sudah ditangkap dan dibuang ke Bangka. Pemerintahan darurat bersembunyi di hutan. Yogyakarta, ibu kota republik, jatuh ke tangan musuh. Siapa yang berani menyerang? Bukan jenderal-jenderal senior yang sibuk berunding. Seorang Letnan Kolonel bernama Soeharto memimpin Brigade X menyerbu Yogya pada 1 Maret 1949. Enam jam. Hanya enam jam kota itu dikuasai. Tapi cukup untuk membuktikan: republik ini belum mati.

Soekarno di pengasingan pasti mendengar kabar itu. Apa yang terlintas di benaknya? Kagum? Lega? Atau bibit pengakuan bahwa ada orang yang bisa mewujudkan retorika revolusinya dengan darah dan keringat?

Saat Soekarno Memilih Soeharto

Tahun 1962. Soekarno sudah menjadi figur dunia, tapi satu luka masih terbuka: Irian Barat. Belanda masih bertahan di ujung timur negeri ini. Soekarno butuh seseorang yang bisa menyelesaikan apa yang tidak tuntas sejak 1945.

Dia memilih Soeharto. Bukan jenderal lain. Bukan Nasution yang lebih senior, atau Yani yang lebih dekat dengan istana. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk memimpin Komando Mandala.

Ridwan Hisjam menekankan momen ini dengan tajam. Ini bukan sekadar penunjukan administratif. Ini adalah serah terima mandat. Soekarno, yang selalu berbicara tentang “sabang sampai merauke”, menemukan eksekutornya. Seseorang yang tidak hanya mengerti retorika, tapi mau turun ke lapangan—ke hutan Papua, ke kapal-kapal infiltrasi, ke medan yang belum dipetakan.

Operasi Mandala berakhir dengan kemenangan diplomasi di New York, bukan di medan tempur. Tapi bagi Ridwan Hisjam, yang penting adalah bagaimana Soekarno mempercayai Soeharto untuk menutup chapter terakhir revolusi.

Kostrad dan Janji yang Terlupakan

1963. Soeharto menjadi Panglima pertama Kostrad—kekuatan cadangan strategis yang dibentuk untuk menghadapi ancaman serius. Di mata Ridwan Hisjam, ini adalah modernisasi mimpi Soekarno tentang militer nasional. Bukan lagi gerilya hutan, tapi pasukan profesional yang siap tempur kapan saja.

Tapi ada yang lebih dalam. Kostrad adalah kekuatan di luar struktur biasa. Soeharto membangunnya dengan cermat, hampir diam-diam. Dia mengumpulkan loyalitas, mengidentifikasi talenta, menyiapkan infrastruktur kekuasaan. Apakah Soekarno menyadari bahwa dengan memberi Soeharto Kostrad, dia juga memberinya fondasi untuk masa depan yang tidak terduga?

Mungkin Soekarno melihat kemampuan. Mungkin dia melihat kesetiaan. Yang pasti, dia tidak melihat bahwa dua tahun kemudian, kesetiaan itu akan diuji dalam api yang membara.

Malam Panjang 1965 dan Pilihan yang Membelah

Ini bagian paling berat dalam argumen Ridwan Hisjam.

1 Oktober 1965. G30S meledak. Enam jenderal diculik dan dibunuh. Jakarta kacau. Soekarno—yang berada di Halim—terjebak dalam spiral kekacauan. Siapa yang mengambil alih?

Soeharto. Tidak menunggu perintah. Tidak meminta izin. Dia melihat kekosongan, lalu mengisinya.

Ridwan Hisjam tidak menggunakan kata “kudeta”. Dia menggunakan kata “pengambilalihan kendali”—seolah ini adalah tindakan preventif, bukan ofensif. Dalam logikanya, Soeharto menyelamatkan negara dari jurang perang saudara. PKI dan lawan-lawannya sudah saling ancam; tanpa intervensi tegas, Indonesia bisa hancur seperti Yugoslavia tahun-tahun kemudian.

Tapi yang lebih penting bagi Ridwan Hisjam adalah Supersemar, 11 Maret 1966. Surat perintah yang memberi Soeharto wewenang penuh atas keamanan. Bagi banyak orang, ini adalah surat pengunduran diri Soekarno yang terhormat. Bagi yang lain, ini adalah dokumen hasil tekanan, bahkan pemaksaan.

Ridwan Hisjam melihatnya berbeda. Dia melihat pengakuan. Soekarno, dalam keadaan terdesak dan mungkin bingung, menyerahkan estafet kepada satu-satunya orang yang dia anggap mampu: anak masnya. Bukan karena Soeharto menginginkannya, tapi karena tidak ada pilihan lain yang masuk akal.

Apakah ini benar? Atau ini hanya narasi belakangan untuk membersihkan noda? Sejarah tidak pernah memberi jawaban pasti. Tapi yang jelas, Soeharto tidak menolak. Dia menerima, lalu bertindak.

Dwifungsi, Warisan yang Diteruskan atau Dikhianati?

1968-1973. Soeharto resmi menjadi Panglima ABRI, kemudian Presiden. Konsep Dwifungsi diluncurkan—militer tidak hanya alat pertahanan, tapi juga alat politik. ABRI masuk ke desa-desa, ke birokrasi, ke parlemen.

Kritik terhadap Dwifungsi keras dan berkepanjangan. Ini adalah militerisasi masyarakat sipil. Ini adalah penghianatan terhadap demokrasi. Ini adalah akar segala korupsi Orde Baru.

Tapi Ridwan Hisjam, dengan lugasnya yang khas, menawarkan bacaan alternatif. Baginya, Dwifungsi adalah evolusi peran pejuang . Soekarno selalu menginginkan rakyat dan militer bersatu—lihat saja “Nasakom”-nya. Soeharto hanya mewujudkannya dengan cara yang berbeda: melalui stabilitas, bukan revolusi; melalui pembangunan, bukan retorika.

Apakah ini pembenaran? Mungkin. Tapi ada benarnya juga. Soekarno dan Soeharto sama-sama percaya bahwa bangsa ini butuh kekuatan terpadu untuk bangkit dari kemiskinan. Bedanya, Soekarno percaya pada massa dan semangat; Soeharto percaya pada disiplin dan struktur.

Siapa yang benar? Sejarah memberi jawaban berbeda untuk generasi berbeda.

Apa Artinya “Anak Emas” Sekarang?

Ridwan Hisjam menulis bukunya tentang Golkar di era reformasi—ketika partai itu berusaha mencari identitas baru setelah kejatuhan Soeharto. Mungkin teori “anak mas” ini adalah upayanya untuk memberi legitimasi historis pada sebuah tradisi: bahwa Golkar, dan rezim yang dilahirkannya, bukan monster yang muncul dari ketiadaan, melainkan produk dari perjuangan kemerdekaan itu sendiri.

Apakah kita setuju? Itu terserah.

Yang pasti, label “anak emas” mengingatkan kita bahwa sejarah adalah relasi —antar individu, antar generasi, antar mimpi dan realitas. Soeharto mungkin benar-benar melihat dirinya sebagai pewaris Soekarno. Atau mungkin itu hanya alasan yang dibuat-buat untuk menutupi ambisi pribadi. Yang jelas, narasi ini pernah diyakini, diperjuangkan, dan dijadikan fondasi untuk 32 tahun kekuasaan.

Kini, ketika generasi baru Indonesia menatap masa depan, mungkin yang terpenting bukan memutuskan siapa benar antara Soekarno dan Soeharto. Tapi memahami bahwa keduanya—dan para “anak mas” mereka yang tidak terhitung jumlahnya—telah membentuk negeri ini dengan cara yang tidak bisa dibatalkan, hanya bisa dipahami.

Dengan segala keraguan, kegelisahan, dan penolakan yang pantas disertakan.

Penulis : H. Ridwan Hisjam