TULUNGAGUNG – Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko, menyampaikan (8/06) sejumlah rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung guna memperkuat tata kelola pemerintahan pasca berbagai persoalan yang mencoreng kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Menurut Sujanarko, momentum saat ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjaga stabilitas birokrasi agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat terganggunya roda pemerintahan. Seluruh organisasi perangkat daerah harus tetap bekerja sesuai aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Menekankan bahwa layanan perizinan, pengelolaan keuangan daerah, hingga pelayanan dasar masyarakat harus tetap berjalan tanpa hambatan. Aparatur sipil negara (ASN) juga diminta tidak menunggu instruksi tertentu untuk menjalankan tugas-tugas rutin yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sujanarko juga menyoroti pentingnya memutus rantai ketakutan yang selama ini dapat menghambat profesionalisme birokrasi. Mendorong pemerintah daerah untuk secara terbuka menyampaikan bahwa tidak boleh ada lagi perintah di luar aturan hukum.

Menurutnya, budaya tekanan, instruksi lisan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maupun praktik setoran dan kontribusi tidak resmi harus dihapuskan sepenuhnya. ASN yang pernah mengalami tekanan atau dipaksa terlibat dalam praktik yang melanggar hukum harus diberikan ruang aman untuk melapor serta memperoleh perlindungan hukum.

Lebih lanjut, Sujanarko menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam struktur jabatan pemerintahan. Evaluasi terhadap jabatan-jabatan strategis seperti kepala dinas, kepala bagian, camat, bendahara, hingga pejabat pengadaan perlu dilakukan untuk memastikan seluruh posisi diisi berdasarkan kompetensi, bukan transaksi ataupun kedekatan politik.
Mengusulkan adanya rotasi dan mutasi terhadap pejabat yang terlalu lama menduduki posisi rawan, khususnya pada sektor keuangan, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta jabatan strategis lainnya.

“Jual beli jabatan harus dihentikan. Sistem merit harus menjadi satu-satunya dasar dalam pengisian jabatan, melalui proses yang transparan, objektif, dan berbasis kompetensi,” tegasnya.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, Sujanarko mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap penggunaan APBD, termasuk proyek pembangunan, hibah, maupun bantuan sosial. Langkah ini dinilai penting untuk mendeteksi kemungkinan adanya praktik mark-up, setoran, atau penyimpangan anggaran.
Juga mengusulkan seluruh proses pengadaan dilakukan secara elektronik melalui sistem LPSE yang terbuka dan dapat diawasi publik. Setiap paket proyek pemerintah harus dipublikasikan secara transparan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang rakyat.

Tidak hanya itu, Sujanarko menilai peran Inspektorat Daerah harus diperkuat sebagai garda terdepan pengawasan internal pemerintah. Inspektorat perlu diberi akses data yang memadai, independensi dalam bekerja, serta perlindungan dari tekanan politik agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Selain penguatan pengawasan, seluruh ASN juga diingatkan untuk mematuhi ketentuan pelaporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap pemberian yang berhubungan dengan jabatan wajib dilaporkan kepada KPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam jangka panjang, Sujanarko menilai perubahan budaya birokrasi menjadi faktor yang paling menentukan keberhasilan reformasi. Mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk kembali memahami bahwa birokrasi merupakan pelayan masyarakat, bukan alat kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
Budaya “asal bapak senang”, loyalitas kepada individu, dan praktik kedekatan personal harus digantikan dengan budaya kerja yang mengutamakan integritas, profesionalisme, serta hasil kerja nyata.

Sujanarko juga mendorong transparansi total dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi mengenai anggaran, proyek pembangunan, perizinan, hingga penggunaan keuangan daerah harus mudah diakses masyarakat. Keterlibatan akademisi, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat dinilai penting untuk memperkuat fungsi pengawasan publik.

Secara khusus, Sujanarko berpesan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung agar tidak hanya melakukan pergantian pejabat, tetapi juga melakukan perubahan sistem secara menyeluruh.

“Jangan hanya ganti orang, tetapi ganti sistemnya. Jika sistemnya masih sama, maka siapapun pemimpinnya berpotensi menghadapi persoalan yang sama,” katanya.

Menambahkan bahwa kunci keberhasilan reformasi berada pada keberanian Sekretaris Daerah dan para pejabat karier untuk tetap berdiri tegak di atas aturan hukum, bukan tunduk pada kepentingan kekuasaan sesaat.

Menutup pernyataannya, Sujanarko mengingatkan dua prinsip utama yang harus menjadi pegangan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yakni tidak ada kekuasaan tanpa pengawasan, dan tidak ada keputusan rahasia dalam penggunaan uang rakyat.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan upaya besar membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Penulis : Ok

Tulungagung – Sebuah kisah pilu datang dari Manto, warga Kelurahan Tretek, yang pada 4 Juni 2026 menyampaikan curahan hatinya di ruang publik yang ditemani yudi mei yono. Dengan mata berkaca-kaca dan penuh kebingungan, mengaku tidak lagi tahu harus meminta pertolongan kepada siapa di tengah himpitan ekonomi dan kondisi kesehatan istrinya yang semakin memprihatinkan.
Manto yang sehari-hari menggantungkan hidup dari berjualan gorengan mengaku usahanya sedang mengalami masa sulit. Pendapatan yang biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kini semakin menurun akibat sepinya pembeli. Di tengah kondisi tersebut, cobaan yang lebih berat datang ketika sang istri harus berjuang melawan penyakit lambung dan gangguan liver yang membutuhkan penanganan medis.

“Setiap hari saya hanya berpikir bagaimana caranya istri bisa berobat dan keluarga tetap makan. Tapi sekarang saya benar-benar bingung harus ke mana mencari bantuan,” ungkap Manto dengan suara lirih.

Harapan Manto untuk mendapatkan kembali bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS) ternyata belum menemukan titik terang. Saat mendatangi Kelurahan Tretek untuk menyampaikan keluhannya, mengaku hanya diminta menunggu proses yang sedang berjalan. Sementara itu, kartu KIS yang sebelumnya menjadi andalan untuk berobat disebut sudah tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut membuat Manto semakin tertekan. Di satu sisi, harus mencari nafkah untuk keluarga, sementara di sisi lain kesehatan istrinya membutuhkan perhatian dan penanganan segera.

Meski diterpa berbagai kesulitan, Manto tidak menyerah. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, berusaha mencari jalan keluar dengan menemui Ketua Umum organisasi Tugu Lawang Nusantara. Dalam pertemuan tersebut, Manto mengaku tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan langsung keluhannya kepada para wakil rakyat (DPRD Tulungagung).

Menanggapi kondisi itu, Ketua Umum Tugu Lawang Nusantara memberikan arahan agar keselamatan dan kesehatan sang istri menjadi prioritas utama.

“Yang terpenting sekarang istrinya segera dibawa ke rumah sakit daerah saja untuk mendapatkan penanganan medis. Soal biaya, nanti kita pikirkan bersama. Kesembuhan pasien harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Tugu Lawang Nusantara menilai bahwa kasus yang dialami keluarga Manto menjadi gambaran masih adanya masyarakat yang luput dari perhatian sistem pendataan dan pengawasan sosial. Menurutnya, diperlukan deteksi dini mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan hingga Pemerintah Desa agar warga yang mengalami keterpurukan ekonomi dapat segera mendapatkan pendampingan.

Ketu Umum Tugu Lawang Nusantara mencontohkan kondisi keluarga Manto yang sebelumnya pernah menerima bantuan bedah rumah, namun kini menghadapi persoalan baru ketika bantuan sosial seperti PKH dan KIS tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan kesehatan keluarganya.

“Kejadian seperti ini seharusnya menjadi perhatian bersama. Jangan sampai ada warga yang kesulitan berobat karena persoalan administrasi atau terputusnya akses bantuan. Pemerintah daerah perlu lebih maksimal dalam melakukan pendataan dan penanganan terhadap warga yang kondisi ekonominya sangat melemah,” tegasnya.

Kisah Manto bukan sekadar cerita tentang kemiskinan, melainkan potret perjuangan seorang suami yang berusaha bertahan di tengah keterbatasan demi melihat istrinya kembali sehat. Di balik gerobak gorengan yang kini semakin sepi pembeli, tersimpan harapan besar agar ada tangan-tangan kepedulian yang hadir membantu keluarga kecil tersebut bangkit dari kesulitan yang sedang mereka hadapi.

Bagi Manto, kesembuhan sang istri saat ini jauh lebih berharga daripada apa pun. Hanya berharap ada jalan yang terbuka, agar keluarganya tidak harus berjuang sendirian menghadapi cobaan yang begitu berat.

Penulis : Ok

TULUNGAGUNG – Perempatan Sukoanyar, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, menjadi sorotan publik setelah angka kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut meningkat drastis dalam sepekan terakhir. Sedikitnya empat orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi di titik persimpangan yang kini menjadi salah satu jalur terpadat di wilayah selatan Tulungagung.

Rentetan kecelakaan maut tersebut menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Warga sekitar menilai kondisi jalan yang relatif sempit tidak lagi mampu menampung lonjakan volume kendaraan yang terus meningkat setiap harinya. Situasi semakin kompleks sejak diberlakukannya pengalihan arus lalu lintas akibat penutupan jalur Gondang.

Akibat kebijakan tersebut, kendaraan besar seperti bus antarkota, truk bermuatan berat, hingga kendaraan logistik lainnya kini dialihkan melalui jalur Bandung–Campurdarat yang melintasi Perempatan Sukoanyar menuju arah Pondok Pampang. Peningkatan volume kendaraan yang signifikan ini menyebabkan kepadatan lalu lintas hampir sepanjang hari, terutama pada jam-jam sibuk.

Berdasarkan pantauan di lapangan, salah satu persoalan utama yang dihadapi di lokasi tersebut adalah belum tersedianya lampu pengatur lalu lintas (traffic light). Padahal, perempatan tersebut merupakan titik temu berbagai arah kendaraan dengan intensitas yang sangat tinggi. Selain itu, minimnya kehadiran personel Polisi Lalu Lintas maupun petugas Dinas Perhubungan untuk mengatur arus kendaraan turut memperbesar risiko terjadinya kecelakaan.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa tanpa langkah cepat dari pemerintah dan aparat terkait, jumlah korban dapat terus bertambah. Warga yang setiap hari melintasi kawasan itu mengaku waswas, terutama ketika harus menyeberang atau memasuki persimpangan di tengah derasnya arus kendaraan besar.

Menanggapi situasi yang semakin memprihatinkan, pengasuh pondok pesantren sekaligus pengamat sosial Tulungagung, KH Toha Maksum atau yang akrab disapa Gus Maksum, menyampaikan keprihatinannya. Meminta regulator dan Aparat Penegak Hukum yang membidangi lalu lintas segera mengambil tindakan nyata untuk mencegah terulangnya tragedi serupa.

“Dinas Perhubungan dan instansi kepolisian yang membidangi lalu lintas harus segera bertindak. Jangan menunggu jatuh korban lebih banyak lagi. Perempatan Sukoanyar Pakel ini mendesak untuk segera dipasang lampu merah,” tegas Gus Maksum.

Menurutnya, pemasangan traffic light bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan langkah darurat yang harus segera direalisasikan demi menjamin keselamatan pengguna jalan. Selain itu, penempatan petugas pengatur lalu lintas pada jam-jam rawan juga dinilai sangat penting untuk mengurai kemacetan sekaligus mengurangi potensi kecelakaan.

Gus Maksum menambahkan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Infrastruktur lalu lintas yang memadai, menurutnya, merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya dari risiko yang dapat dicegah.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat sekitar masih menunggu respons konkret dari instansi terkait. Harapan besar disampaikan agar langkah cepat segera dilakukan, baik melalui pemasangan lampu lalu lintas, penambahan rambu-rambu keselamatan, maupun penempatan petugas secara rutin di lokasi tersebut.

Perempatan Sukoanyar kini menjadi simbol pentingnya percepatan penanganan keselamatan jalan di tengah perubahan arus lalu lintas yang terjadi. Warga berharap tidak ada lagi korban jiwa berikutnya sebelum solusi permanen benar-benar diwujudkan oleh pihak berwenang.

Penulis : Ok