Jakarta,-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat sorotan publik terkait penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai Rp231 miliar yang menyeret mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Nama Dikky Anugerah Panjaitan turut disebut dalam pusaran kasus tersebut, namun hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka.

Ironisnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution justru melantik Dikky sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut. Padahal, lembaga ini memiliki peran vital dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.

Joseph Pamungkas, Ketua Umum Rakjat Sumut Menggugat (RSM), menilai langkah tersebut mengundang tanda tanya besar terkait komitmen integritas dalam pengisian jabatan strategis di Pemprov Sumut. “Dengan dilantiknya Dikky, publik tentu bertanya-tanya. Apalagi KPK sudah memeriksa yang bersangkutan bersama sejumlah saksi lain. Semestinya ini menjadi sinyal kuat agar proses hukum berjalan transparan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Joseph Pamungkas menegaskan lima sikap resmi RSM terkait kasus ini:

1. RSM akan menggelar aksi demonstrasi pada 22 September 2025 di depan Gedung KPK Jakarta untuk mendesak penuntasan kasus ini.

2. KPK diminta tidak tebang pilih dalam menangani perkara mega korupsi proyek jalan di Sumut.

3. KPK segera menetapkan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai tersangka, sesuai fakta pemeriksaan

4. Kasus dugaan suap Rp231 miliar proyek pembangunan jalan harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.

5. RSM menuntut KPK menyelesaikan seluruh kasus korupsi di Sumut, serta mengambil langkah tegas dengan menangkap Dikky Anugerah Panjaitan.

“Rakyat Sumut tidak boleh terus dibohongi. KPK harus menunjukkan keberanian dan konsistensi agar marwah lembaga antirasuah tetap tegak,” tegas Yoseph.

Menurut RSM, bila KPK tidak segera mengambil langkah hukum tegas, maka gelombang kekecewaan publik akan semakin besar dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemberantasan korupsi tersebut. (Ok)

Jakarta,-Polemik rangkap jabatan di tubuh Kabinet Prabowo kembali menjadi sorotan publik setelah laporan dugaan korupsi diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedikitnya 2 menteri dan 33 wakil menteri (wamen) disebut merangkap jabatan sebagai komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

M. habibi M.Si ( alumni Universitas Indonesia jurusan Kajian Intelijen Stratejig) mengungkapkan, Fenomena ini dinilai tidak hanya melanggar etika tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi membuka ruang konflik kepentingan, gratifikasi terselubung, dan praktik rente politik.

Dalam daftar yang beredar, sejumlah nama pejabat menempati posisi strategis di perusahaan pelat merah. Beberapa contoh antara lain:

Donny Oskaria (Wamen BUMN) → COO Danantara
Todotua Pasaribu (Wamen Investasi & Hilirisasi)→ Wakil Komut Pertamina
Stella Christie (Wamen Diktisaintek) → Komisaris Pertamina Hulu Energi
Ferry Juliantono (Wamen Koperasi) → Komisaris Pertamina Patra Niaga
Angga Raka Prabowo (Wamen Komunikasi & Digital) → Komisaris Utama Telkom Indonesia
Diaz Hendropiyono (Wamen Lingkungan Hidup)→ Komisaris Utama Telkomsel
Taufik Hidayat (Wamenpora) → Komisaris PT PLN Energi Primer Utama
Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) → Komisaris PT Garuda Maintenance Facility
Total, tercatat 33 nama wakil menteri yang menduduki kursi komisaris, baik di Pertamina Group, Telkom Group, PLN, hingga BUMN strategis lain seperti Pupuk Indonesia, Bank Mandiri, hingga Pelindo. Secara normatif, aturan mengenai rangkap jabatan pejabat publik diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya:

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan pejabat publik wajib fokus pada tugas pokoknya.
UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang mengatur bahwa pengangkatan komisaris harus memperhatikan prinsip profesionalitas, bebas dari konflik kepentingan, dan integritas.
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN.
KPK juga sebelumnya (2011 dan 2017) pernah menegaskan bahwa rangkap jabatan menteri/wamen sebagai komisaris berpotensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, pernah menyoroti bahwa rangkap jabatan pejabat publik di BUMN adalah bentuk “perampasan profesionalitas” yang membuat BUMN tidak independen dan rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik (Kompas, 2022).

Hal serupa disampaikan peneliti Transparency International Indonesia (TII), yang menyebut praktik ini sebagai bentuk “oligarki kekuasaan” karena pejabat publik bisa mengendalikan sumber daya negara sekaligus duduk di jajaran direksi/komisaris perusahaan negara (TII, 2021).

M. Habibi M.Si menilai Dari sisi ekonomi, potensi kerugian negara juga besar. Studi KPK tahun 2018 menemukan bahwa penempatan pejabat politik sebagai komisaris BUMN tidak berbanding lurus dengan kinerja BUMN, bahkan justru memperbesar risiko tata kelola buruk.

Polemik rangkap jabatan yang menyeret 2 menteri dan 33 wakil menteri memperlihatkan betapa rapuhnya komitmen tata kelola pemerintahan bersih di Indonesia. Publik kini semakin gencar mendesak Presiden untuk segera melakukan reshuffle kabinet sebagai jalan keluar.

Daftar Isi
Dampak dan Kritik Publik
1. Konflik Kepentingan dan Krisis Kepercayaan Publik

2. Efisiensi Pemerintahan yang Tergerus
3. Reshuffle sebagai Sinyal Politik
4. Mengembalikan Marwah Reformasi
5. Konsekuensi Jika Tidak Dilakukan
Dampak dan Kritik Publik
1. Konflik Kepentingan dan Krisis Kepercayaan Publik

Rangkap jabatan pejabat publik sebagai komisaris BUMN menimbulkan konflik kepentingan struktural. Seorang wakil menteri, misalnya, memiliki kewenangan membuat kebijakan yang langsung berdampak pada sektor yang sama di mana ia duduk sebagai komisaris. Dalam teori tata kelola publik, kondisi ini dikenal sebagai regulatory capture, di mana pengambil kebijakan justru dikuasai oleh kepentingan korporasi yang seharusnya diawasi.

Akibatnya, publik menilai pemerintah tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat, melainkan mengabdi pada jaringan oligarki dan rente jabatan. Trust deficit atau krisis kepercayaan ini berbahaya bagi legitimasi politik Presiden.

Survei LSI (2023) mencatat, 62% responden menganggap rangkap jabatan di pemerintahan menurunkan kredibilitas negara. Jika desakan reshuffle diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang ketidakpercayaan akan membesar menjadi perlawanan sosial dan politik.

2. Efisiensi Pemerintahan yang Tergerus
Prinsip utama manajemen pemerintahan adalah efisiensi dan fokus kerja. Seorang pejabat publik yang merangkap jabatan jelas akan kehilangan konsentrasi.

Wamen yang juga duduk sebagai komisaris akan menghadapi dilema prioritas: apakah mengurus kementerian atau mengurus rapat-rapat bisnis di BUMN?

Kajian KPK tahun 2018 menyebut, pejabat rangkap jabatan memiliki kecenderungan absen dalam rapat-rapat kementerian, menunda pengambilan keputusan, serta tidak optimal dalam mendorong reformasi birokrasi. Efisiensi pemerintahan pun terganggu.

Dalam konteks ini, reshuffle bukan hanya soal “pergantian kursi politik”, tetapi merupakan strategi manajemen krisis agar pemerintahan kembali bekerja efektif.

3. Reshuffle sebagai Sinyal Politik
Reshuffle kabinet juga memiliki makna simbolik. Di mata publik, langkah ini akan menjadi sinyal politik bersih-bersih, bahwa Presiden tidak menoleransi penyalahgunaan jabatan dan kepentingan oligarki.

Sebaliknya, jika Presiden membiarkan kasus ini menggantung, muncul kesan bahwa pemerintahan lebih berpihak pada kompromi elit ketimbang kepentingan rakyat.

Sejumlah pengamat, seperti Dedi Kurnia Syah (IPO), menilai reshuffle sudah tidak terhindarkan. “Jika dibiarkan, publik akan melihat pemerintah lebih mengutamakan pembagian kursi daripada pelayanan publik,” tegasnya (CNN Indonesia, 2024). Hal senada juga diungkapkan oleh Zainal Arifin Mochtar (UGM), yang menyebut praktik rangkap jabatan adalah bentuk “perampasan profesionalitas” dalam demokrasi (Kompas, 2022).

4. Mengembalikan Marwah Reformasi

Sejak reformasi 1998, salah satu cita-cita utama adalah mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun rangkap jabatan justru menunjukkan kemunduran.

Dalam laporan Transparency International Indonesia (2021), Indonesia masih berada di posisi rawan dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dengan skor 34/100, dan salah satu faktornya adalah lemahnya pencegahan konflik kepentingan di birokrasi.

Dengan demikian, reshuffle kabinet bukan hanya agenda politik sesaat, melainkan bagian dari restorasi marwah reformasi: membebaskan jabatan publik dari praktik rente, memastikan birokrasi profesional, dan memperkuat komitmen antikorupsi.

5. Konsekuensi Jika Tidak Dilakukan
Apabila Presiden menolak melakukan reshuffle, ada beberapa konsekuensi serius:

Erosi legitimasi politik: rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
Delegitimasi hukum: kebijakan kementerian bisa digugat karena dianggap bias kepentingan.
Ketidakstabilan ekonomi-politik: pasar dan investor merespons negatif jika BUMN dipandang dikuasai oleh kepentingan politik.
Warisan buruk pemerintahan: sejarah akan mencatat bahwa kabinet lebih mementingkan kursi daripada rakyat.
Desakan reshuffle kabinet dalam kasus rangkap jabatan ini bukan sekadar tuntutan moral, tetapi kebutuhan struktural, politis, dan historis.

Presiden harus menunjukkan bahwa ia tidak tersandera oleh oligarki, melainkan berpihak pada rakyat dan cita-cita reformasi maka presiden harus mencari sosok meritokrasi, bukan lagi Mediokrasi yang bisa menyulut amarah rakyat. Sosok yang pantas dan mampu adalah Harvick Hasnul Qolbi begawan ekonom Indonesia untuk mengembalikan kekuatan ekonomi bangsa. Harvick Hasnul Qolbi adalah wakil menteri pertanian yang dilantik oleh Presiden Jokowi pada 23 Desember 2020. Dia mendampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di kementerian tersebut di sisa masa Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Harvick Hasnul Qolbi lahir di Jakarta 17 November 1974 sehingga kini berusia 51 tahun. Dia merupakan darah Minang asal Batusangkar, Padang, Sumatera Barat.

Harvick adalah alumni SMA Negeri 3 Teladan Jakarta tahun 1992. Dia kemudian menempuh pendidikan sarjana teknik industri Universitas Persada Indonesia YAI.

Harvick adalah salah satu kader dan menjadi salah satu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) era kepemimpinan kyai Said Aqil siroj. Jabatan terakhirnya di organisasi itu adalah Bendahara, karena kepiawaian nya dalam membangun Nahdlatul Tujjar ( kebangkitan ekonomi) yang tidak di ragukan, sampai lah terbentuk Mart NU di seluruh pelosok negeri berkat ide dan gagasanya. Sebelum jadi Bendahara NU, Harvick pernah mengemban tugas dalam Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang mengurusi perekonomian masyarakat NU.

Reshuffle akan menjadi langkah korektif, mengembalikan fokus pemerintahan pada pelayanan publik, sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak boleh menjadi ladang rente bagi elit politik.

Kini bola panas ada di tangan Presiden dan KPK. Jika KPK serius menindaklanjuti laporan, hal ini bisa menjadi momentum untuk membongkar praktik rangkap jabatan yang bertahun-tahun menjadi budaya politik di Indonesia.

Publik menunggu apakah kasus ini akan benar-benar berlanjut ke meja hukum, atau sekadar menjadi isu politik sesaat. Namun yang jelas, reshuffle kabinet menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga kredibilitas pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan publik. (Ok)

Jakarta,-Indonesia kembali menghadapi ujian demokrasi dan ketahanan ekonomi seiring gelombang demonstrasi massal yang menyebar di berbagai wilayah, termasuk ibu kota Jakarta. Aksi unjuk rasa yang dipicu berbagai tuntutan sosial-ekonomi ini terjadi dalam intensitas mengkhawatirkan, dengan tiga titik demo hanya di Jakarta Pusat hari ini saja. Situasi ini memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi yang sedang berjuang pulih pasca pandemi dan tantangan global, menciptakan badai ketidakpastian yang menggerus sendi-sendi perekonomian nasional.

Gelombang demonstrasi yang menyebar di 8 kota besar menjadi puncak kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Tiga belas tuntutan mahasiswa mencakup penolakan kenaikan PPN 12%, kelangkaan elpiji 3 kg, efisiensi anggaran yang memicu PHK, hingga ketidakjelasan tunjangan dosen. Tagar IndonesiaGelap menjadi simbol kegelapan masa depan generasi muda di tengah ketidakpastian ekonomi global .

Tekanan ekonomi semakin nyata dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,8% pada sembilan bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, jauh dari target 8% yang dijanjikan. Survei LSI Denny JA mengungkapkan 60,8% responden merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan dibanding tahun sebelumnya. Ancaman resesi semakin nyata setelah Amerika Serikat menerapkan tarif impor 32% untuk produk ekspor Indonesia, yang diprediksi menyebabkan kehilangan 1,2 juta lapangan kerja dan penurunan ekspor Rp105,98 triliun .

Pengamat intelijen dan politik M. Habibi menyoroti reshuffle ini sebagai langkah politik yang calculated dan berbasis pertimbangan intelijen strategis. “Pergantian menteri bukan sekadar respons atas demo, melainkan hasil assessment mendalam dari badan intelijen mengenai kerentanan stabilitas nasional,” ujar Habibi dalam wawancara eksklusif.

Habibi menganalisis, keputusan ini tidak terlepas dari warisan sejarah dimana lembaga intelijen sering menjadi alat kekuasaan sejak era Orde Baru. “BIN memiliki kapasitas untuk memetakan akar masalah ekonomi dan politik yang memicu demonstrasi. Data intelijen menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik tidak hanya disebabkan oleh kinerja menteri pendidikan, tetapi oleh kegagalan kolektif kabinet dalam menangani ekonomi,” tambahnya.

Menurut Habibi, presiden berada pada tekanan untuk menyeimbangkan antara kepentingan politik praktis dan stabilitas jangka panjang. “Pemilihan Brian Yuliarto yang berasal dari kalangan akademisi murni menunjukkan adanya upaya untuk mendamaikan hubungan pemerintah dengan komunitas pendidikan yang sempat retak, sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar,” paparnya.

Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) pada Januari 2025 memberikan gambaran objektif tentang kinerja kabinet. Meskipun Satryo tidak termasuk dalam 10 menteri terburuk, sektor ekonomi yang dikomandani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai gagal mencapai target. Lima indikator penilaian meliputi pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kepemimpinan, tata kelola anggaran, dan komunikasi kebijakan .

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyatakan kegagalan negosiasi dengan AS mengenai tarif impor mencerminkan lemahnya strategi ekonomi luar negeri. “Indonesia kalah dari Vietnam dalam diplomasi ekonomi karena pendekatan yang reaktif dan tidak berbasis kebijakan strategis. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa anjlok ke 4,7-4,8% jika tidak ada perubahan struktural,” tegas Bhima .

Gelombang demonstrasi tidak hanya meninggalkan luka sosial tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan total kerugian infrastruktur pascademonstrasi di ibu kota mencapai Rp 55 miliar, dengan 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan dan 6 halte dibakar . Sektor ritel dan perbelanjaan mengalami penurunan omzet hingga 50% selama demo berlangsung, mengakibatkan gangguan pada rantai pasok dan aktivitas ekonomi harian.

Dampak sistemik terlihat pada melemahnya nilai tukar rupiah ke level Rp 16.500 per dolar AS, level terendah dalam empat pekan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga melemah 1,21% ke level 7.736, mencerminkan sentimen negatif investor terhadap stabilitas politik Indonesia .

Dalam kondisi krisis yang melanda, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan reshuffle kabinet yang bersifat simbolis semata, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang menyentuh akar permasalahan ekonomi. Para pengamat merekomendasikan empat langkah strategis yang terintegrasi, dimulai dengan penunjukan begawan ekonomi yang memiliki kredibilitas tinggi dan rekam jejak teruji dalam mengelola krisis, di mana figur ekonom dengan pengalaman internasional dan pemahaman mendalam tentang ekonomi kerakyatan sangat dibutuhkan untuk merancang strategi yang efektif.

Langkah kedua adalah melakukan reformasi kebijakan proteksionis secara menyeluruh melalui review kebijakan perdagangan dan investasi untuk meningkatkan daya saing global, sebagaimana kesuksesan Vietnam dalam menghindari tarif tinggi AS berkat konsistensi diplomasi dan komitmen investasi. Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian menjadi prasyarat mutlak di mana Menko Perekonomian harus mampu menciptakan sinergi antara kementerian teknis dan lembaga non-kementerian untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Terakhir, transparansi komunikasi publik harus menjadi prioritas untuk mencegah miskomunikasi kebijakan yang memicu gejolak sosial, seperti yang terjadi pada kasus elpiji 3 kg dan kenaikan PPN, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan secara sistematis.

Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah Harvick Hasnul Qolbi asli putra Minang, mantan Wakil Menteri Pertanian era Kabinet Indonesia Maju. Lahir di Jakarta, pada 17 November 1974, Harvick adalah ahli ekonomi yang memahami betul dinamika ekonomi kerakyatan. Latar belakangnya sebagai Bendahara PBNU dan penggagas Nahdlatut Tujjar (kebangkitan ekonomi NU) membuktikan kapasitasnya dalam membangun ekonomi basis.

Pengalamannya membangun Mart NU hingga ke pelosok negeri menunjukkan kemampuan manajerial dan visi ekonomi yang inklusif. Sebagai lulusan teknik industri yang memahami sektor riil, Harvick memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan ekonomi perdesaan dengan industri modern. Keahliannya dalam membangun jaringan ekonomi berbasis komunitas bisa menjadi modal berharga untuk menyusun strategi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.

Reshuffle kabinet harus dipandang sebagai langkah awal untuk restrukturisasi yang lebih besar. Presiden Prabowo perlu berani melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh jajaran kabinet, terutama sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung pemulihan. Masyarakat menunggu langkah konkret yang tidak hanya menenangkan pasar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Sejarah membuktikan bahwa Indonesia mampu melewati krisis dengan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang tepat. Maka dari itu, presiden harus mencari begawan ekonom Indonesia untuk mengembalikan kekuatan ekonomi bangsa. Figur seperti Harvick Hasnul Qolbi yang memiliki rekam jejak di ekonomi kerakyatan dan jaringan NU yang luas patut dipertimbangkan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan membawa Indonesia keluar dari kegelapan menuju cahaya kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. (Ok)