Habibi Vonis Matinya Nurani Penguasa, Istana Tak Cukup Minta Maaf dan Bubarkan Kabinet

Jakarta,- Jumat, 28 Agustus 2025, hingga saat ini, Indonesia masih digoncang oleh demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan pendemo menuntut perubahan dan menyuarakan serangkaian protes mereka. Mulai dari tuntutan untuk membubarkan DPR hingga tragedi kematian “syahid” seorang driver Ojek Online yang dilindas oleh mobil baja Barracuda milik polisi, rangkaian kejadian ini telah menyulut kemarahan masyarakat.

Tak hanya itu, isu-isu krusial juga terus muncul dan memperlihatkan kondisi negara yang semakin memburuk setiap harinya, baik dari segi kebijakan pemerintah maupun pengaturan ekonomi yang tidak kondusif. M. Habibi, seorang alumni Pascasarjana Kajian Intelijen Universitas Indonesia, menilai bahwa tindakan pemerintah telah melebihi batas dalam melanggar kehendak rakyat, terutama di ranah eksekutif dan legislatif.

Menurut Habibi, hal-hal yang patut dipertimbangkan antara lain sikap anggota DPR dan pejabat yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan terperangkap dalam ambisi memperkaya diri sendiri. Selain itu, lonjakan nilai tukar Dollar yang meroket, kelambanan KPK dalam memberantas korupsi, kekurangan keamanan dari pihak kepolisian, dan perlambatan penegakan HAM turut menambah kerumitan situasi saat ini.

Ketakutan akan kekacauan yang semakin merajalela ini memunculkan kekhawatiran akan arah pemerintahan ke depan. Demonstrasi yang masih terus berlangsung menjadi bukti nyata ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Indonesia.

Untuk merespons kondisi ini, Habibi mendesak Presiden segera bertindak sesuai tuntutan rakyat, yang mencakup: pertama, pembubaran DPR yang dinilai merusak hubungan kepercayaan dengan rakyat; kedua, pencopotan Kapolri Sigit Prabowo karena dianggap tidak dapat diandalkan; ketiga, reshuffle di kabinet Merah Putih untuk menstabilkan situasi politik, ekonomi, dan sosial; keempat, Presiden Prabowo diharapkan mengambil alih komando keamanan nasional; kelima, tidak membiarkan Sufmi Dasco Ahmad menguasai situasi politik nasional. Desakan ini diharapkan mendorong perubahan positif untuk kepentingan bersama.

Kesatuan dalam menuntut perubahan adalah kunci untuk menyelamatkan negara ini dan kembali kepada nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945 yang sejati demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. (Ok)

Jakarta, kemarin dan hari ini mencekam, ribuan pendemo turun aksi untuk menuntut rangkaian protes yang mereka suarakan. Dari perihal tuntutan bubarkan DPR, hingga yang terbaru terkait seorang driver Ojek Online yang meninggal “syahid” dilindas mobil baja Barracuda milik polisi. Mengamati gejola yang terjadi, rangkaian persitiwa ini menjadi alasan fundamental untuk bangsa ini berbenah, atau bersedia besar hati merelakan dirinya pecah.

Isu-isu yang bertebaran juga tak kalah menarik, seakan setiap hari negara memberi kabar buruk kepada masyarakat, baik dalam konteks isu kebijakan maupun tata kelola ekonomi yang menyusahkan. Pengamatan M. Habibi (Alumni Pascasarjana Kajian Intelijen-Universitas Indonesia) memvonis apa yang dilakukan pemerintah telah sangat jauh melenceng dari kehendak rakyat, baik dalam rumpun eksekutif maupun legislatif.

Baginya, Hahibi mengamati ada beberapa hal yang perlu ditekankan, seperti sikap DPR dan pejabat yang tidak pro-rakyat, hingga terjatuh dalam delusi meng-kaya-kan dirinya sendiri. Kurs Dollar yang kian naik melambung, tumpulnyan KPK dalam proses pemberantasan korupsi, polisi yang tidak benar-benar menjalankan tugasnya untuk pro kepada kemanan rakyat, hingga melemahnya HAM.

Kacau balau negeri yang mengakibatkan kehancuran ini menambah daftar prihatin atas pertanyaan akan dibawa ke mana pemerintahan ini kedepannya. Kejadian demonstrasi yang masih berlangsung menjadi daftar hitam pelanggaran pemerintah kepada majikannya sendiri, yakni rakyat Indonesia.

Dalam konteks pengolalaan, perlu ada pembenahan dan tuntutan langsung yang disuarakan, M. Habibi mendesak Presiden untuk sesegera mungkin menjalankan amanat rakyat, dengan tuntutan sebagai berikut: Pertama, bubarkan DPR karena telah menciderai hati nurani rakyat dengan egonya yang kian tidak masuk akal. Kedua, Copot Kapolri Sigit Prabowo, karena tidak amanah atas tugasnya. Ketiga, resuffle semua menteri, sekaligus kabinet Merah Putih yang dinilai tak mampu mengendalikan kestabilan politik, ekonomi dan sosial hari ini. Keempat, biarkan Presiden Prabowo mengambil alih komando keamanan nasional dan, Kelima, jangan biarkan Sufmi Dasco Ahmad mendominasi eskalasi politik nasional. Desakan ini menjadi refleksi bersama untuk kepentingan bangsa.

Upaya kolektif untuk menyuarakan tuntutan di atas perlu kita renungkan bersama, demi mengembalikan bangsa pada reel pakem kenegaraan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia. (Ok)