“Entah Apa yang Merasukimu,! Anak Didik Menjerit, Sekolah Hampir Roboh diduga Program Disetop dengan Alasan ‘Takut KPK’?”

Tulungagung,- 6 Oktober 2025 Kalimat “Entah apa yang merasukimu” tampaknya pantas ditujukan kepada Oknum Pemerintah Kabupaten Tulungagung saat ini. Bagaimana tidak, di tengah jeritan guru, siswa, dan wali murid atas kondisi sekolah yang rusak parah, justru muncul kabar tak mengenakkan, bantuan pembangunan sekolah diduga telah dibatalkan sepihak dengan alasan “takut ditangkap KPK” bila pembangunan tetap dijalankan.

Akibat kebijakan yang dianggap “miring” ini, tiga Sekolah Dasar Negeri di wilayah Tulungagung terancam ambruk. Beberapa ruang kelas bahkan disangga dengan bambu seadanya, demi mencegah robohnya atap dan dinding bangunan. Ironisnya, dana perbaikan yang sejatinya sudah masuk dalam rencana kerja daerah yang disampaikan pegawai dinas pendidikan, justru dipending.

“Usulan ini sudah masuk dalam program kerja, tapi katanya dibatalkan sepihak dengan alasan kalau diteruskan bisa ditangkap KPK. Ini kan lucu,” ujar salah satu pegawai Dinas Pendidikan yang enggan disebut namanya.

Menanggapi hal itu, Ananta, Tim Analis Tugu Lawang Nusantara, merasa heran sekaligus geram.

“Jadi kalau program kebaikan untuk anak bangsa saja ditakuti karena alasan ditangkap KPK, berarti ada yang salah besar di cara berpikirnya. Kalau memang takut transparansi, tinggal kerja dengan benar! Jangan malah hentikan program penting,” tegas Ananta dengan nada tajam.

Bahkan ananta menambahkan secara satir

“Kalau begini, jangan-jangan diduga dulu saat menjabat bupati pj malah merakit ‘bom waktu’ kebijakan. Sekarang tinggal panik sendiri. Lucu tapi menyedihkan.”

Sementara itu, para wali murid pun turut menyampaikan kekhawatiran mereka.

“Sekolah anak kami rusak sejak 2023, sampai sekarang belum juga diperbaiki. Kami khawatir bangunan ambruk dan menimpa anak-anak, karena kayu atap sudah keropos, hingga ada yang disangga bambu” ujar salah satu orang tua murid dengan nada cemas.

Situasi ini menjadi potret nyata bahwa ketakutan berlebihan dan kebijakan tanpa arah bisa mematikan semangat pendidikan di daerah. Anak didik yang seharusnya menjadi prioritas justru menjadi korban ketidaktegasan pemerintah daerah.

“Pemerintah yang bijak bukan yang menunda pembangunan dengan alasan takut, melainkan yang berani bekerja benar, transparan, dan bertanggung jawab. Anak-anak bangsa tidak butuh alasan, mereka butuh belajar dan bukannya memandang atap yang akan roboh dan oknum pemerintah yang tidak bersembunyi di balik dalih hukum”. Ujar Ananta di akhir penyampaian.(Ok)