Tulungagung di Ambang Bencana Ekologis, Dugaan Tambang Ilegal Dibiarkan, Hukum Tak Bergigi!

Tulungagung,- Suara rakyat kembali menggema di jalanan Tulungagung. Aksi demonstrasi bertubi-tubi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk gerakan Pejuang Gayatri, menjadi tanda keras bahwa masyarakat sudah muak terhadap dugaan aktivitas penambangan ilegal yang terus terjadi pada hari Sabtu 11 Oktober 2025, tanpa penindakan tegas.

Dalam dua kali aksinya, massa menuntut pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar bertindak nyata terhadap para pelaku tambang ilegal yang diduga merusak alam dan meninggalkan luka besar di bumi Tulungagung. Namun hingga hari ini, pantauan langsung dari aktivis lingkungan menunjukkan belum ada langkah konkret dari pihak berwenang.

Di sejumlah titik, lubang-lubang bekas galian semakin dalam dan dibiarkan menganga tanpa proses reklamasi sedikit pun sebut saja Ananta salah satu korlap Pejuang Gayatri. Alam rusak, ekosistem terganggu, hidup dalam bayang-bayang bencana. Namun sayangnya, pemerintah daerah seakan menutup mata dan telinga, membiarkan kerusakan itu terus terjadi.

“Ini bukan lagi sekadar pelanggaran lingkungan, tapi pembiaran sistematis. Ketika alam hancur dan hukum diam, di mana letak keberpihakan pemerintah” ujar salah satu korlap Pejuang Gayatri saat pemantauan dilapangan langsung.

Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: Apakah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Apakah pemerintah harus menunggu korban jiwa terlebih dahulu baru bertindak?

Sementara itu, aktivitas tambang terus berjalan, meninggalkan jejak luka di tanah Tulungagung, tanah yang seharusnya dijaga, bukan digadaikan demi keuntungan segelintir pihak.

Tulungagung kini berada di ambang bencana ekologis. Dan jika pembiaran ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin rakyat akan kembali turun ke jalan, kali ini dengan tuntutan yang lebih keras dan tak terbendung sampai pemerintah pusat hingga MABES POLRI Jakarta.

Ananta juga menambahkan “Sampai kapan pemerintah Tulungagung menindak tegas padahal sangat jelas pemimpin daerah masih dan dipilih langsung rakyat namun apa yang terjadi dalam kepemimpinan tidak ada ketegasan berkaitan dugaan tambang ilegal, begitupun DPRD Tulungagung dengan tunjangan yang sangat besar namun pergerakannya terkesan leda lede dan juga aparatur hukum yang membidangi tergesan tidak bergigi sama sekali alias ompong, kami akan terus berjuang hingga melaporkan di Pemerintah Pusat maupun MABES POLRI Jakarta”. (Ok)