Isu Dugaan Pungli di Lingkungan Pendidikan Tulungagung, SY; Itu Fitnah

TULUNGAGUNG – Isu yang menghebohkan kembali mencuat di lingkungan pendidikan Kabupaten Tulungagung, khususnya di Kecamatan Ngunut, yang melibatkan oknum guru dan Kepala Korwil Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan (UPASp), SY (inisial).

Menurut data dari Biro Pusat Statistik, terdapat lebih dari 400 guru Sekolah Dasar yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Ngunut, menjadikannya jumlah yang cukup signifikan.

Dalam dugaan kasus ini, SY yang menjabat sebagai Kepala Korwil UPASp diduga melakukan pemotongan uang Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 50.000 dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar Rp 40.000, serta Rp 30.000 sesuai golongan kepegawaian kepada para guru ASN.

Pemotongan ini diduga dilakukan melalui instruksi kepala sekolah dasar negeri yang ada di Ngunut, sebagaimana terungkap dalam percakapan di aplikasi WhatsApp.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan di kantornya, SY membantah keras tuduhan tersebut.

“Saya sudah membaca, itu tidak benar adanya dugaan pungli ini, saya tidak menerima sepeserpun,” ungkapnya.

Dia juga menyarankan agar pihak yang ingin menelusuri kebenaran isu ini dapat mengonfirmasi langsung kepada kepala sekolah dan guru-guru terkait.

SY menyatakan bahwa isu ini merupakan fitnah yang sangat merugikan dirinya.

“Masalah ini sudah saya dengar dan ini adalah fitnah yang luar biasa,” tegasnya pada Kamis, (24/04/25).

Mencuatnya isu ini semakin diperkuat dengan adanya chat WhatsApp dari seorang guru yang mengindikasikan adanya pungutan terhadap ASN/PSN di wilayah Ngunut.

Dalam keterangan tersebut, disebutkan bahwa Kepala UPASp memerintahkan jajarannya secara lisan untuk mengumpulkan dana yang diambil dari TPP dan THR sesuai golongan.

Dugaan pemotongan ini dicurigai dilakukan secara korporasi dan masif oleh Kepala UPASp, mengingat saat Dinas Pendidikan Tulungagung dikonfirmasi, mereka mengaku tidak mengetahui adanya praktik semacam itu.

Kasus ini masih terus berkembang dan menjadi perhatian publik, terutama di kalangan guru-guru yang merasa dirugikan.

Diharapkan pihak berwenang dapat segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran di balik isu ini. (Mas/red)

Editor: DON