Pelantikan 17 Pejabat Tuai Polemik Tercium Aroma Nepotisme Sugeng Sutrisno Angkat Bicara

TULUNGAGUNG,- Ketua LPKP2HI (Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah,dan Pemantau Hukum Indonesia) Sugeng Sutrisno Ketika Ditemui di Sekretariatnya di Gang Perdana, Pacitan, Lk 03 RT 03/01 Ngunut Tulungagung paska pelaksanaan pelantikan 17 pejabat eselon pratama oleh bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo di pendopo kongasarum kusumaning bongso  pagi, Rabu,16 Juli 2025,sebagai langkah tepat tetapi kontroversial.

Keberadaan satu nama eks pejabat luar kota yang merupakan nama yang asing dan merupakan kejutan,muncul nama yang sedang merangkap jabatan secara definitif dan Plt di tempat sebelumnya,hal ini menjadi perhatian khusus dari Ketua PP LPKP2HI.

” Dalam mutasi,rotasi jabatan sesuai jenjang dan berdasarkan uji kompetensi beberapa waktu lalu di Surabaya adalah wajar, biar Tulungagung memiliki pejabat struktural dan fungsional yang tepat, artinya pas dalam memilih orang dan sesuai capability, the Right man on the Right place, dan tidak meninggal kan asas keterbukaan,serta tidak tercium aroma nepotisme “,paparnya.

Ketika menjelaskan kepada media, Rabu, 16/07/25, Sugeng Sutrisno mengingatkan agar pemerintah kabupaten Tulungagung berhenti dalam melakukan kebijakan dan langkah yang kurang sejalan dengan motto Tulungagung Guyup Rukun, dan selalu memantik perhatian publik,dan menuai polemik.

” Saya sebagai masyarakat asli Tulungagung trenyuh sekaligus miris selama pemerintahan yang baru dilantik beberapa bulan lalu selalu mendapatkan kritikan, hujatan, setiap kali mengambil langkah dan kebijakannya, flashback acara Sambang deso bagikan BLT DD ditengah isu efisiensi anggaran, isu perpecahan kongsi pasangan, dan akhir akhir ini Viral seorang wanita netizen berbicara kritis di medsos, dengan lantang, berbicara tentang ketimpangan dan kinerja, Ada apa dengan Tulungagung?.

Adanya dugaan nepotisme dan kolusi, yang tercium ditengah pelantikan jabatan eselon pratama , Sugeng Sutrisno atau akrab dipanggil Sugeng Tatto, merasa miris terhadap polemik yang ditimbulkan, kapan pemerintah hasil pilkada ini bekerja jika tetap muncul masalah dan isu negatif.

” Keputusan yang urgen harus berproses dan memperhatikan dampak, munculnya dugaan rangkap jabatan, munculnya pejabat luar kota yang menduduki fungsional anggaran, ini jelas memantik polemik dan kontroversi, menurut saya sebagai orang asli Tulungagung, Janganlah begitu, meskipun itu hak prerogatif kepala daerah melalui panitia seleksi ” Pintanya dengan suara khas seraknya.(Huri)